Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan analisis dan evaluasi (anev) serta peninjauan langsung kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau yang semakin memburuk hingga menyebabkan dampak luas kepada masyarakat.
Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu, peninjauan dilakukan Kepala BNPB dan Panglima TNI dimulai di Kantor Gubernur Riau Syamsuar untuk melakukan Rapat Koordinasi Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan bersama Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala BPBD, hingga walikota dan bupati se-Provinsi Riau.
Dalam analisis dan evaluasi yang disampaikan melalui rakor tersebut, Gubernur Riau sebagai Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Karhutla Provinsi Riau memaparkan bahwa jumlah hotspot dari Januari hingga September 2019 telah terdeteksi sebanyak lebih dari 2.000 titik.
Dalam mengatasi karhutla tersebut, Pemerintah Provinsi Riau telah mengerahkan 5.499 pasukan dari unsur TNI/Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), BPBD hingga relawan dari masyarakat.
Selain itu, pihaknya telah mengerahkan satu pesawat jenis Cassa 212 untuk hujan buatan, satu helikopter pantau, enam helikopter bantuan BNPB dan TNI serta dua bantuan helikopter dari korporasi sebagai upaya pemadaman karhutla melalui udara.
Pemerintah Provinsi Riau juga menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagai upaya mengurangi dampak buruk.
Pembagian masker penutup mulut dan hidung juga dilakukan untuk mengurangi dampak negatif akibat asap.
Selain itu, pos-pos darurat kesehatan telah didirikan, baik mulai dari rumah sakit, puskesmas hingga pos kesehatan masyarakat lain di wilayah tertentu. Gubernur Riau Syamsuar juga meminta agar korporasi turut membantu dengan menyediakan lebih banyak pos kesehatan dan memberi pelayanan yang terbaik
Di hadapan Panglima TNI dan Kepala BNPB, Gubernur masa bakti 2018-2023 itu mengharapkan agar bantuan personel darat dapat ditambah mengingat cakupan karhutla di Riau meluas. Selain itu Syamsuar juga mengajak agar kekuatan tidak hanya dari pemerintah saja, melainkan dari korporasi juga masyarakat.
Syamsuar dengan tegas menyatakan akan mengambil langkah tindak lanjut secara nyata terhadap pihak yang terbukti melanggar dan membakar hutan untuk kepentingan korporasi dengan mencabut izin perusahaannya. Seluruh bupati dan walikota yang hadir diminta untuk mendukung keputusan itu dan dapat dilaksanakan dengan baik.
"Kepada bupati dan walikota, saya mengharap bahwa semua perusahaan harus ada izin dari bupati, dan apabila ada yg melanggar saya minta agar dibekukan," katanya.
Sementara itu, Kepala BNPB Doni Monardo kembali menegaskan bahwa asap karhutla adalah pembunuh yang tidak bisa diketahui secara langsung. Menurutnya membiarkan asap adalah membiarkan kerusakan generasi yang akan datang.
Oleh sebab itu, ia menekankan agar seluruh unsur, baik masyarakat hingga pemerintah daerah agar bersinergi melakukan penanggulangan melalui upaya pencegahan. Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu juga mengingatkan bahwa jika tidak bisa menyepelekan hal itu maka manusia itu menjadi pembunuh potensial.
"Boleh jadi nanti kalau anda sekalian bisa menanggulangi karhutla maka semuanya bisa jadi pahlawan kemanusiaan. Jika tidak bisa, kita adalah pembunuh potensial," katanyai.
Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo juga kembali menegaskan bahwa 99 persen karhutla disebabkan oleh ulah manusia. Dari beberapa kali kunjungan di Riau, Doni mendapatkan laporan bahwa 80 persen karhutla itu berubah menjadi perkebunan seperti yang terjadi di Kabupaten Pelalawan.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali bahwa permasalahan karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Adapun unsur TNI dalam hal ini berfungsi untuk membantu kementerian-lembaga mengatasi karhutla dengan personel dan peralatan tempur yang disesuaikan.
Oleh karena itu, Panglima TNI mengajak seluruh unsur masyarakat, korporasi dan pemerintah daerah serta media agar bersama-sama memecahkan masalah yang sudah menjadi langganan setiap tahun.
Sejauh ini TNI sudah membantu upaya pemadaman karhutla yang melanda di beberapa wilayah di Sumatera dan Kalimantan dengan menerjunkan pasukan langsung ke titik api. Selain itu, TNI juga telah berupaya menyemaikan natrium klorida (NaCl) untuk hujan buatan dan melakukan pemadaman melalui udara dengan "water bombing".
Panglima juga mendukung upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terbaik seperti melakukan penanaman pohon produktif dan mengubah pemahaman serta perilaku manusia agar lebih mementingkan kelestarian lingkungan demi generasi penerus bangsa. Tentunya hal itu dibutuhkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.
"TNI tugasnya membantu. Jangan sampai nanti TNI yang justru seakan memiliki permasalahan ini. Ini permasalahan kita semua. Kita yang harus menyelesaikan masalah," katanya.
Baca juga: Dua pesawat cassa disiapkan untuk operasi hujan buatan di Riau
Baca juga: BNPB: Karhutla terbesar di Riau lebih dari 40 ribu ha
Baca juga: 21 Puskesmas Pekanbaru siaga layani masyarakat korban asap
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
