Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Riau meminta Presiden RI, Jokowi untuk memerintahkan Menteri terkait, Kapolri, OJK dan Perbankan, BRG, BNPB, BMKG serta gubernur dan bupati menghentikan polusi asap dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) secara permanen.Bagian dari upaya untuk mengurangi korban terpapar asap,
"Sebab karhutla itu kini banyak terjadi justru di kawasan hutan maupun non kawasan termasuk yang bergambut maupun mineral terutama lahan yang dikuasai korporasi Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit," kata Koordinator Jikalahari Made Ali di Pekanbaru, Senin.
Baca juga: Jikalahari Riau bersama Mapala distribusikan masker ke sekolah
Menurut Made, tindakan Presiden Jokowi tersebut diperlukan terkait temuan Jikalahari sepanjang 17 tahun, karhutla terjadi di atas lahan kawasan hutan maupun non kawasan hutan yang sengaja dibakar oleh individu maupun korporasi dengan modus untuk menghemat pengeluaran dan mempercepat proses penanaman.
Pascakebakaran dominan lahan bekas dibakar dibersihkan, jelasnya lalu ditanami akasia-ekaliptus maupun sawit dan Presiden Jokowi harus melakukan tindakan tegas dan serius untuk korporasi terkait dalam upaya mengurangi korban terpapar asap.
"Bagian dari upaya untuk mengurangi korban terpapar asap, Menteri Kesehatan menyediakan masker N95, membuka posko khusus yang menyediakan oksigen dan oksigen portable, obat-obatan termasuk ruang khusus untuk evakuasi," terangnya.
Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Propinsi dan Daerah segera menyiapkan tempat evakuasi dan posko-posko informasi agar warga dapat melakukan tindakan evakuasi, termasuk melakukan pemadaman berupa hujan buatan.
Ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberi informasi terus menerus perkembangan hotspot, ISPU hingga lokasi yang lahannya terbakar maupun dibakar dan memberi peringatan dini kepada warga agar dapat segera mengambil keputusan.
Baca juga: Koalisi organisasi lingkungan hidup ajukan permohonan keberatan ke MA
Keempat, Gubernur dan Bupati/Walikota se Riau membuka posko-posko darurat asap yang berisi pelayanan kesehatan gratis bagi warga terdampak asap berupa masker N95, oksigen dan oksigen portable, obat-obatan dan ruang khusus untuk evakuasi dan menyediakan rumah sakit paru di 12 kabupaten kota. Termasuk meliburkan tempat-tempat sekolah maupun kampus.
Terkait penghentian karhutla permanen, tambahnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus mereview izin berupa penegakan hukum dan cabut izin korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang lahannya dibakar atau terbakar.
"Penegakan hukum berupa pidana, perdata dan administrasi perlu segera diterapkan setelah itu cabut izinnya untuk diserahkan ke masyarakat dalam bentuk reformasi agraria dan kembalikan hutan dan lahannya ke masyarakat adat dan tempatan," jelasnya.
Saatnya kini, kujarnya Presiden Jokowi merealisasikan janjinya menghentikan kebakaran hutan dan lahan yang dia gaungkan sejak 2014, dengan cara berhenti membuat slogan copot dan berhenti beretorika.
Baca juga: LSM minta Kapolda Riau tangkap perusahaan pembakar lahan
Pewarta: Frislidia
Editor: Hendra Agusta
Copyright © ANTARA 2019
