"Dalam sistem demokrasi, tiap kekuasaan yang besar harus diawasi agar ada mekanisme saling kontrol diantara mereka yang memiliki kekuatan," kata Fahri di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan, dalam revisi UU KPK yang telah disahkan DPR RI pada Selasa (17/9), Presiden membentuk Panitia Seleksi (Pansel) untuk menjaring orang-orang yang ingin mendaftar sebagai anggota Dewas KPK.
Menurut Fahri, Pansel akan bekerja menyeleksi siapa saja yang masuk kualifikasi, lalu nama-nama tersebut diserahkan kepada Presiden untuk dipilih.
"Presiden membentuk Pansel, Pansel bekerja menyeleksi siapa yang masuk kualifikasi, jumlahnya ratusan orang atau ribuan yang mendaftar. Lalu nama-nama itu diserahkan ke Presiden, 200 persen misalnya," ujar dia.
Menurut Fahri, Presiden memiliki hak untuk memilih nama-nama Dewas KPK, sama halnya ketika DPR memilih nama-nama calon pimpinan KPK yang diajukan Presiden.
Dia meyakini dengan mekanisme penyaringan nama-nama calon Dewas KPK, institusi pemberantasan korupsi tersebut memiliki pengawas yang bekerja secara independen.
"DPR dan Presiden merupakan institusi yang sama-sama dipilih rakyat untuk mengurusi negara di bidangnya masing-masing," katanya.
Baca juga: Rapat Paripurna DPR RI setujui revisi UU KPK
Sebelumnya, Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah terkait pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK pada Senin (16/9) malam menyepakati bahwa Dewan Pengawas KPK akan dipilih oleh Presiden.
"Dalam keputusan saat ini, Dewas KPK beranggotakan lima orang yang semuanya dipilih oleh pemerintah atau Presiden dengan periode selama empat tahun," kata anggota Baleg DPR RI Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin malam.
Baca juga: Baleg DPR setujui revisi RUU KPK menjadi UU
Dia mengatakan, kriteria Dewas KPK tidak boleh berasal dari parpol, memiliki rekam jejak yang baik, usia minimal 55 tahun.
"Jadi untuk pertama diangkat (oleh Presiden) di periode ini, dan kami sudah setuju. Namun yang akan datang melalui Panitia Seleksi seperti yang dilakukan untuk calon pimpinan KPK," ujarnya.
Taufiqulhadi menjelaskan Dewas KPK akan memiliki kewenangan seperti memberikan izin untuk penyadapan, membuat kode etik pegawai KPK, dan mengawasi kinerja pimpinan KPK.
Dewan pengawas jadi perdebatan saat pembahasan RUU KPK
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
