Selain kepala daerah, para pimpinan kampus pun akan dilibatkan dalam pertemuan yang akan digelar di Kantor Gubernur di Manokwari pada Rabu (18/9). Para ketua DPRD serta Majelis Rakyat Papua juga akan hadir pada pertemuan ini.
"Kita ingin menyikapi adik-adik kita yang kuliah di luar sana. Sejauh ini kita belum dapat informasi terkait kepulangan mereka pascakejadian tanggal 19 Agustus di Manokwari, 20 Agustus di Sorong dan 21 di Fakfak," kata gubernur, Selasa.
Baca juga: Mahasiswa pulang kampung, Pemkab Jayawijaya tak tanggung jawab
Menurutnya, mahasiswa Papua Barat banyak yang memilih tetap kuliah dibandingkan pulang seperti teman-temanya dari Provinsi Papua.
Meskipun demikian, lanjut gubernur, pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan harus dilakukan untuk memberikan dukungan agar mahasiswa dari Papua Barat lebih tenang di kota studi.
"Adik-adik kita inikan kuliah ada yang dibiayai sendiri oleh orang tuanya, ada pula yang dibiayai pemerintah pusat melalui program afirmasi, juga ada yang dibiayai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kami semua tentunya ingin, anak-anak aman di sana," sebutnya lagi
Baca juga: Pemkab Fakfak imbau mahasiswa bertahan di kota studi
Dia berharap ada jaminan keamanan yang diberikan pemerintah setempat, termasuk TNI dan Polri. Sehingga mereka tidak waswas baik saat mengikuti proses pendidikan maupun saat melaksanakan aktivitas sehari-hari.
Apapun kesepakan yang terlahir dalam pertemuan itu, kata Diminggus, semua akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
"Intinya bahwa, kita butuh jaminan keamanan bagi mereka sehingga bisa fokus kuliah hingga akhir studi. Tanpa ada was-was, takut dan sebagainya," katanya lagi.
Baca juga: Pemkab Biak imbau mahasiswa tak terpancing isu eksodus
Pewarta: Toyiban
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
