Anggota DPRD Riau minta bentuk tim razia perusahaan perkebunan

20 September 2019 21:51 WIB

Mahasiswa Fakultas Teknik Unsyiah saat menggelar aksi kemanusiaan dan kepedulian terhadap Karhutla provinsi Riau, di Banda Aceh, Jumat (20/9/2019). (ANTARA/Khalis)

Keberadaan korporasi yang menggarap hutan di Riau dituding menjadi "dalang" karhutla.

Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan akan menyuarakan pembentukan tim gabungan razia perizinan perkebunan sebagai upaya untuk mengevaluasi seluruh izin kepemilikan lahan oleh korporasi di wilayah itu.

"Kalau biasanya kendaraan yang dirazia, hari ini kita adakan razia bagi perusahaan perkebunan. Saya akan suarakan untuk dibentuk tim razia perkebunan ini. Kami, DPRD Riau bersama Pemprov, aparat penegak hukum dan instansi terkait juga nanti tergabung dalam tim ini," ucap Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Jumat.

Husaimi mengatakan keberadaan tim tersebut sebagai tindak lanjut dari temuan KPK dan Pansus Monitoring lahan DPRD Riau terkait adanya penguasaan satu juta hektare lahan ilegal di wilayah setempat.

"Sebagai wakil rakyat yang memiliki dapil, tentu kami tahu kondisi di daerah-daerah. Apalagi berdasarkan laporan masyarakat banyak perusahaan yang tidak memiliki izin. Ini apakah tidak tersentuh hukum atau bagaimana. Makanya kita mendorong pembentukan tim razia ini," sambung Anggota DPRD Riau asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengatakan persoalan fundamental yang harus dibenahi untuk mencegah kebakaran besar di Riau dengan menertibkan izin perusahaan perkebunan.

"Karhutla ini akan teratasi dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin lahan yg dibakar, yang nyata berada di area konsesi perusahaan," ucap Ade.

Baca juga: Baznas Riau buka ruang ramah asap layani korban karhutla

Baca juga: Gubernur Riau akan bekukan izin korporasi pembakar lahan

Baca juga: Bank Indonesia ungsikan keluarga pegawai akibat asap karhutla di Riau

Dia menuding keberadaan korporasi yang menggarap hutan di Riau menjadi "dalang" karhutla. Apalagi berdasarkan temuan pansus monitoring lahan DPRD Riau beberapa waktu lalu, banyak izin perusahaan yang menyalahi aturan.

"Dari hasil pansus monitoring lahan, banyak ditemukan izin yang menyalahi luasan dan saat ini terbukti bahwa bencana asap masalah fundamentalnya, bukanlah karena kebakaran, tapi pada penguasaan lahan," ucap Politisi PAN Riau itu.

Menurutnya, anggaran pencegahan karhutla tidak akan efektif tanpa didukung dengan komitmen menertibkan perkebunan ilegal.