Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mengajukan proposal ke Kementerian Sosial (Kemensos) terkait persiapan pemberdayaan warga lokalisasi Tanjung Batu Merah di Kecamatan Sirimau yang segera ditutup.Pekerja di lokalisasi Tanjung Batu Merah umumnya bukan warga kota Ambon tetapi pendatang.
"Kita akan mengajukan proposal ke Menteri Sosial untuk membantu proses pemberdayaan setelah rencana penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah," kata Wali Kota Ambon Richrad Louhenapessy, di Ambon, Senin.
Ia mengatakan, dukungan penutupan lokalisasi datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Ambon. Tapi ini bukan hanya keinginan umat muslim, namun juga seluruh umat beragama di Kota Ambon, tambahnya.
Penutupan lokalisasi, ujar dia, akan ditindaklanjuti dengan pemberdayaan ekonomi bagi warga sekitar, dan yang tidak memiliki KTP Ambon akan kembalikan ke daerah asal.
"Tahap awal akan dilakukan inventarisir masyarakat sekitar yang berdampak langsung penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah," katanya.
Baca juga: Lokalisasi Tanjung Batu Merah akan ditutup setelah Lebaran
Menurut Richard, pekerja di lokalisasi Tanjung Batu Merah umumnya bukan warga kota Ambon tetapi pendatang dari berbagai kota.
Langkah yang akan ditempuh yakni proses pemulangan ke daerah asal, selanjutnya dilakukan penutupan. Tetapi yang menjadi masalah jika ditutup tetap harus dalam pengawasan seluruh pihak.
"Jika tidak dilakukan pengawasan bisa saja mereka kembali ke Ambon lalu praktik di kos-kosan atau lokasi lain. Itu jauh lebih bahaya," ujarnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan sosialisasi penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah.
Baca juga: Lokalisasi Karang Dempel Kota Kupang resmi ditutup
"Sosialisasi dengan masyarakat sekitar lokasi Tanjung Batu Merah untuk mencari solusi, karena aspirasi ini datangnya dari masyarakat dan sangat positif untuk kita tindak lanjuti," katanya.
Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga telah membentuk tim sosialisasi penutupan lokalisasi Tanjung Batu Merah setelah mendapat persetujuan dari MUI kota Ambon dan TNI /Polri.
Tim sosialisasi penutupan lokalisasi telah terbentuk yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh agama, masyarakat dan aparat keamanan.
Baca juga: Lokalisasi di Nunukan Kaltara resmi ditutup
Pewarta: Penina Fiolana Mayaut
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
