Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri, Iskandarsyah mengusulkan kepada Plt Gubernur Kepri dan DPRD agar melanjutkan pembahasan Ranperda Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) setelah penetapan pimpinan definitif DPRD dan alat-alat kelengkapan DPRD Kepri periode 2019-2024.kami terus mendorong kelanjutan pembahasan Ranperda RZWP3K
Menurut Iskandarsyah, DPRD sudah mendapatkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta lembaganya segera menyelesaikan Ranperda RZWP3K tersebut.
"Apakah nanti pimpinan dan anggota berubah atau lainnya karena komposisi anggota DPRD Kepri yang baru berbeda dengan yang lama. Kami serahkan kepada lembaga DPRD, yang jelas Fraksi PKS minta hal itu diprioritaskan," kata Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Selasa.
Baca juga: Ranperda RZWP3K Kepri masih tunggu rekomendasi KKP
Dikatakannya, apa yang terjadi pada waktu lalu yakni Operasi Tangkap Tangan KPK terkait kasus korupsi reklamasi di Kepri, menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah tersebut.
Namun, kata dia, hal ini tidak boleh dijadikan sebagai hambatan untuk menuntaskan Ranperda RWZP3K.
"Mudah-mudahan ini jadi momentum agar pemerintah Kepri menjadi lebih baik lagi," ujarnya.
Iskandarsyah turut menyampaikan betapa pentingnya Perda RZWP3K ini, sebab peruntukannya bukan saja untuk menata dan merencanakan serta mengendalikan ruang laut dan pesisir Kepri 30 tahun ke depan.
Baca juga: KPK dalami Ranperda RZWP3K terkait gratifikasi Nurdin
Lebih dari itu, lanjutnya, RZWP3K juga merupakan salah satu bagian penting program Presiden RI Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Demi pembangunan, lapangan kerja serta dukungan penuh kita untuk menjadikan Indonesia sebagai poros Maritim Dunia. Maka, kami terus mendorong kelanjutan pembahasan Ranperda RZWP3K," sebutnya.
Pewarta: Ogen
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
