Hampir seribuan mahasiswa yang tergabung dalam beberapa gerakan mahasiswa memadati ruas Jalan Samratulangi depan Kantor DPRD Sulteng yang juga berhadapan dengan Kantor Gubernur Sulteng.
Wakil Ketua DPRD Sulteng dari Fraksi Gerindra, Alimuddin Paada menerima langsung poin-poin tuntutan mahasiswa yang berlangsung di depan gerbang Kantor DPRD Sulteng.
"Kami meminta DPRD Sulteng berkoordinasi dan berkomunikasi dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk membatalkan pengesahan sejumlah RUU (Rancangan Undang-Undang) yang merugikan rakyat,"kata salah satu orator unjuk rasa, Tio saat penyerahan poin-poin tuntutan mewakili para pengunjuk rasa.
Ia menegaskan jika para wakil rakyat di DPRD Sulteng itu masa bodoh, tidak peduli dan tidak menindaklanjuti tuntutan-tuntutan tersebut, ia memastikan akan kembali menggelar unjuk rasa dan mengerahkan massa yang lebih banyak dari sebelumnya.
Baca juga: Demo mahasiswa, buruh ikut bergabung di Monas menuju Senayan
Baca juga: Ribuan mahasiswa di Bengkulu tuntut pembatalan UU KPK
Sementara itu koordinator unjuk rasa, Aldi menjelaskan aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap sejumlah RUU yang diyakini kuat sangat merugikan rakyat dan malah menguntungkan penguasa-penguasa dan pejabat yang memiliki kepentingan.
"Gugat UU KPK, tolak RUU Pertanahan, tolak RKUHP, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, tolak kenaikan UKT (uang kuliah tunggal), segera atasi kebakaran hutan dan lahan,"katanya saat berorasi dengana nada lantang.
Wakil Ketua DPRD Sulteng, Alimuddin Paada yang keluar dan menemui pengunjuk rasa beberapa jam setelah orasi tidak banyak bicara.
Ia hanya menerima tuntutan-tuntutan para mahasiswa dan langsung kembali ke dalam Kantor DPRD Sulteng.
Baca juga: Ribuan mahasiswa UNJ jalan kaki untuk demo di Senayan
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
