Penyegelan atau garis polisi dilakukan anggota Ditreskrimsus Polda Jambi disaksikan Direktur Tipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol M Fadil saat meninjau hamparan lokasi yang terbakar di Desa Arang arang didampingi oleh Brigjen Pol Hilman (Anjak Utama Tipiter), Kombespol Erwin Zadma (Anjak Madya Tipideksus), Kombespol Taved Duma (Anjak Madya Tipidum) dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Thein Tabero, Selasa.
Baca juga: KTNA : Kabut asap Karhutla ganggu produktivitas petani
Baca juga: Tolak tawaran uang untuk bakar lahan, sebut KLHK
Baca juga: Daerah bencana karhutla disebut BNPB tiga hari terakhir diguyur hujan
Brigjen Pol M Fadil, di Jambi Rabu mengatakan, bahwa lahan konsesi PT MAS seluas 972 hektar ini terbakar pada Agustus hingga September 2019 dan pada Selasa (24/9) disegel karena walaupun sudah ada Izin Usaha Perkebunan (IUP) namun upaya untuk melakukan aktivitas perkebunan itu belum terlihat sehingga lahan ini sampai terbakar.
Kejadian ini perlu diantisipasi dalam pemberian IUP yang ditelantarkan, yang mana setelah mendapatkan IUP tahun 2013 lalu sampai 2019 tidak ada aktivitas perkebunan sampai lahan ini terbakar dan kasus ini dikenakan Undang Undang Perkebunan.
M Fadil juga mengatakan, untuk wilayah Indonesia sudah ada 21 perusahaan yang kita lakukan penyegelan dan ada enam perusahaan yang kasusnya telah naik ketahap penyidikan, sedangkan untuk wilayah Jambi pada enam perusahaan yang telah masuk proses penyelidikan dan salah satunya PT MAS yang berada di Kabupaten Muarojambi.
"Kita berharap kedepannya pemerintah harus benar-benar diperhatikan dalam pemberian IUP sehingga tidak ada lagi izin yang terlantar sehingga tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar," katanya.
Baca juga: Malaysia evakuasi 46 mahasiswa dari Riau akibat asap Karhutla
Baca juga: Doa Istisqa digelar, hujan padamkan api Bulungan
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
