Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Akhmad Fauzi mendorong pemerintah bisa meniru China dan Jepang dalam mendorong Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), karena negara itu memanfaatkan sumber daya alam yang bukan merupakan sumber energi.Bayangkan ini dilakukan di Indonesia karena melihat potensi yang besar
"Bayangkan ini dilakukan di Indonesia karena melihat potensi yang besar, tapi kita belum mencapai ini semua," kata Akhmad Fauzi saat menjadi pembicara dalam seminar nasional yang diadakan Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis IPB itu mencontohkan inovasi China mendorong PNBP antara lain menerapkan sewa hewan panda kepada kebun binatang di sejumlah negara sebesar 1 juta dolar AS per tahun. Dari situ, lanjut dia, China mendapatkan PNBP jutaan dolar karena ada rentang waktu sekitar 10 tahun sewa dan ada denda sebesar 600.000 dolar AS jika terjadi kematian per tahun.
Indonesia, menurut dia dalam seminar bertajuk Penilaian Sumber Daya Alam itu, bisa menerapkan hal yang sama dengan hewan khas seperti Komodo, Badak Jawa, dan lain-lain. Bahkan Badak Jawa yang dipakai menjadi maskot Asian Games, kata dia, menghasilkan ekonomi instrinsik sekitar Rp140 miliar. Namun, lanjut dia, imbal balik bagi perlindungan hewan langka itu belum diketahui pasti.
Akhmad Fauzi memberi contoh lain yakni Jepang yang menerapkan wisata hutan sebagai media relaksasi bagi pengunjung, karena hutan dinilai menghasilkan energi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan inovasi itu, Jepang memiliki 62 healing forest dan menarik sekitar lima juta pengunjung.
Selama ini, kata dia, PNBP masih banyak ditopang Sumber Daya Alam (SDA) atau modal alam seperti energi yang sudah tersedia dan dikonsumsi semaksimal mungkin. Sedangkan sektor SDA berbasis sosial budaya belum banyak digali seperti yang banyak dilakukan dua negara di Asia itu. Meski begitu, ia menekankan agar investasi untuk jangka panjang bagi alam harus terus dilakukan.
Direktur PNBP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo mengatakan inovasi itu kemungkinan bisa diterapkan, namun terbentur dengan tata kelola antarinstansi.
Baca juga: RI-Uni Eropa perkuat kerja sama ekonomi lewat ARISE Plus Indonesia
Baca juga: Indonesia ajak investor "first class" Korsel masuk Tanah Air
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2019
