Jumlah usulan formasi yang diajukan ke pemerintah pusat tersebut sudah berkurang dibanding usulan awal.
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta hingga saat ini masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait jadwal pembukaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja.
“Informasi terakhir yang kami terima, pembukaan pendaftaran dan seleksi untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (P3K) dilakukan pada akhir Oktober. Ya, kami tunggu keputusan resmi saja saat ini,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Yogyakarta Kris Sardjono Sutedjo di Yogyakarta, Jumat.
Ia berharap, pemerintah pusat bisa segera memberikan ketetapan resmi terkait jadwal pendaftaran dan seleksi karena sudah ditunggu oleh masyarakat termasuk jumlah formasi yang dialokasikan untuk Kota Yogyakarta.
Baca juga: Pemerintah membuka 197.111 formasi CPNS 2019
Pemerintah Kota Yogyakarta sudah mengajukan kebutuhan formasi untuk penerimaan CPNS dan P3K sebanyak 1.005 formasi dengan sekitar 300 formasi di antaranya adalah untuk P3K.
“Jumlah usulan formasi yang diajukan ke pemerintah pusat tersebut sudah berkurang dibanding usulan awal. Biasanya, jumlah formasi untuk seleksi CPNS yang dialokasikan dari pusat akan berkurang cukup banyak,” katanya.
Meskipun demikian, BKPP berharap jumlah formasi yang dialokasikan untuk penerimaan CPNS dan P3K pada tahun ini bisa lebih banyak dibanding alokasi penerimaan CPNS dan P3K sebelumnya yaitu 356 CPNS dan 105 pegawai honorer eks K2 memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai P3K tahap pertama.
Saat ini, kebutuhan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta lebih banyak untuk tenaga non guru.
Sebelumnya, pemerintah pusat menyebut akan membuka penerimaan untuk total 197.111 formasi CPNS yang tersebar di 74 kementerian atau lembaga pusat dengan alokasi 37.854 formasi dan 159.257 formasi untuk mengisi berbagai posisi di 467 pemerintah daerah.
Baca juga: Ombudsman lanjutkan pelaporan indikasi maladministrasi drg Romi
Pemerintah pusat mengatakan, pengumuman seleksi direncanakan dilakukan Oktober dan dilanjutkan proses seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang.
Khusus di pemerintah daerah, formasi yang diutamakan adalah guru dan tenaga kesehatan untuk kebutuhan peningkatan pelayanan publik.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
