"Pandangan jika Pancasila dikembalikan dengan penataran-penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) seperti model zaman Orde Baru agar generasi pelanjut dapat mempertahankan Pancasila, itu tidak relevan dengan kondisi saat ini," kata Nurhayati di Makassar, Senin, dalam kaitannya peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada setiap 1 Oktober.
Baca juga: KPAI: Penguatan karakter berdasarkan Pancasila hal yang fundamental
Baca juga: Pakar asing sebut Pancasila dapat jadi dasar geopolitik dunia
Baca juga: MPR: Jangan biarkan kognisi Pancasila generasi muda terabaikan
Menurut dia, pola indoktrinasi Pancasila seperti yang dilakukan sebelumnya dengan sistem "top down" hanya menghasilkan para penghafal Pancasila lengkap dengan butir-butir nilainya, namun pengamalannnya di lapangan kurang membuahkan hasil. Terbukti sebagian besar kasus korupsi dulu dan kini masih sebagian besar SDM produk Orba yang nota bene penghapal P4.
Menelaah hal tersebut, lanjut dia, apabila Pancasila masih ingin dijaga dan melekat di masyarakat sebagai perekat NKRI, hendaknya pemerintah selaku pengambil kebijakan menyerahkan interpretasi Pancasila itu pada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya masing-masing daerah.
Alasannya, Pancasila yang lahir dari nilai-nilai luhur bangsa, tentu sejalan dengan nilai-nilai budaya yang dianut masing-masing daerah. Sebagai gambaran, masyarakat Bugis Makassar yang memiliki nilai budaya "siri' na pacce" yakni budaya malu berbuat kejahatan dan menjunjung tinggi sifat sosial tentu sejalan dengan butir-butir atau nilai Pancasila.
"Tentu masyarakat Minang, Dayak, Ambon atau Papua tentu masing-masing memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, itulah yang harusnya diperkuat saat ini dalam bingkai NKRI," ujar Budayawan yang juga interpreter dan penulis Buku sastra "I La Galigo" yang merupakan karya sastra terpanjang di dunia dan mendapat pengakuan dari UNESCO.
Dia mengatakan, kesaktian Pancasila yang kini sedang diuji pada era reformasi harusnya ditopang bersama-sama dengan mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika.
"Apabila itu diamalkan oleh semua masyarakat di lapangan, tentu tidak akan ada rasisme, egosentris dan tindakan anarkis di lapangan," tandasnya.
Karena itu, lanjut dia, tugas pemerintah ke depan adalah mencari formula yang tepat untuk menyosialisasikan kembali Pancasila tanpa model indoktrinasi, tetapi lebih menyentuh pada pendekatan budaya yang lebih humanistik. Apalagi kini menghadapi generasi milenial yang tantangannya jauh berbeda dengan masa sebelumnya.
Pewarta: Suriani Mappong
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
