"Kita tidak boleh saling menyalahkan, tetapi mari kita duduk bersama. Kalau ada persoalan yang menghambat proses pembangunan huntap (hunian tetap), kita carikan solusinya," katanya dalam kegiatan talk show dan doa bersama lintas agama yang diadakan Palu Our Home di halaman Cagar Budaya Souraja Banua Oge, Kota Palu, Senin malam.
Menurut dia, persoalan-persoalan yang timbul dalam rangka melayani, memenuhi dan membantu para penyintas korban bencana, terutama yang kini tinggal di hunian sementara (huntara) dan di tenda-tenda pengungsian tidak boleh diselesaikan secara emosional dan dengan kepala serta hati yang panas.
Baca juga: 8.788 unit huntap korban bencana Sulteng ditarget rampung 2020
Baca juga: Peringati setahun bencana Sulteng, warga Palu diajak perangi maksiat
Cara-cara seperti tidak akan menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi dan justru hanya memperkeruh persoalan tersebut, bahkan malah menambah persoalan baru.
"Memang yang jadi persoalan adalah data saudara-saudara kita korban bencana yang sering berubah-ubah. Kadang teman-teman kita, mohon maaf, di pemerintah kabupaten dan kota tidak menyampaikan kalau ada perubahan, misal ada penambahan data atau perubahan. Persoalan seperti ini harus dikomunikasikan," katanya.
Sebab, lanjutnya, data tersebut akan menentukan jumlah bantuan yang akan diberikan kepada para penyintas, terutama bantuan berupa hunian tetap.
"Selain itu saya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah selalu transparan menyangkut bantuan yang kami terima untuk disalurkan kepada korban bencana,"tegasnya.
Hal itu ia sampaikan mengingat ada pihak-pihak yang menuding Pemprov Sulteng tertutup dan tidak mau mempublikasikan setiap bantuan yang masuk dan telah disalurkan.
Dalam forum tersebut ia mengakui bantuan yang datang untuk korban bencana sangat banyak, tetapi tidak semua masuk, dikelola dan disalurkan oleh Pemprov Sulteng.
Baca juga: Setahun bencana Sulteng, ribuan korban berdoa di eks tsunami Palu
Pewarta: Muhammad Arshandi
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2019
