Pengamat: Pimpinan baru refleksikan wajah DPR ke depan sejuk

2 Oktober 2019 18:43 WIB

Pimpinan DPR RI periode 2019-2024 (Istimewa)

Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari menilai pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang baru dilantik merefleksikan wajah DPR RI ke depan yang sejuk, karena mereka adalah figur yang tenang dan tidak kontroversial.

"Saya mengapresiasi dan menyambut baik, pimpinan DPR RI yang baru dilantik," kata Muhammad Qodari melalui telepon genggamnya, di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Puan Maharani resmi jadi Ketua DPR RI periode 2019-2024

Muhammad Qodari mengatakan hal itu menyikapi penetapan dan pelantikan pimpinan DPR RI periode 2019-2024 yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Hatta Ali, di Jakarta, Selasa (1/10) malam. Pimpinan DPR RI yang baru dilantik adalah, ketua; Puan Maharani (PDI Perjuangan), serta para wakil ketua; Azis Syamsuddin (Partai Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Rahmat Gobel (Partai Nasdem), Abdul Muhaimin Iskandar (PKB).

Baca juga: Pimpinan DPR RI 2019-2024 dilantik

Qodari melihat, sosok Puan Maharani akan dapat menjembatani komunikasi antara DPR RI dan Presiden dengan baik, karena keduanya berasal dari partai politik yang sama, PDI Perjuangan.

"Puan Maharani juga dapat menjadi 'jembatan kebangsaan' antar-partai politik di DPR RI seperti yang telah dibangun ayahandanya, Taufiq Kiemas, yakni membangun komunikasi lintas partai di parlemen. Taufiq Kiemas menjadi mentor politik bagi Puan, demikian juga ibunya Megawati Soekarnoputri," katanya.

Mengenai kinerja DPR RI ke depan, Qodari berharap, Puan Maharani dapat menjadi pemimpin yang baik bagi produk legislasi DPR RI yang sering menjadi sorotan publik, karena realisasinya selalu di bawah target.

Terkait kinerja legislasi, Qodari menyarankan tiga hal kepada pimpinan DPR RI yang baru dilantik, pertama target legislasi harus realistis. Kedua, DPR RI harus bekerja sama dengan eksekutif karena sumber daya manusia di kementerian lebih banyak daripada di DPR, sehingga lebih banyak yang bekerja.

Ketiga, perlu adanya manajemen legislasi undang-undang yang kontroversial. Pembuatan draf dan pembahasan rancangan undang-undang, agar jangan ditumpuk dan baru dikerjakan di akhir periode secara terburu-buru, seperti periode sebelumnya. "Kerja legislasi harus dipilah-pilah dan dikerjakan sesuai dengan jadwalnya," kata dia.