Cegah perubahan fungsi hutan, KPH Banawa-Lalundu libatkan masyarakat

Pelibatan masyarakat bertujuan untuk menjaga potensi hutan, sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Banawa Lalundu, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, menempuh mekanisme kolaboratif yang melibatkan langsung masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam hutan, sebagai upaya mencegah terjadinya perubahan fungsi hutan yang meluas.

"Pelibatan masyarakat bertujuan untuk menjaga potensi hutan, sekaligus mendongkrak taraf hidup masyarakat," kata Kepala Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan KPH Banawa Lalundu, Mirwan Lamandura, di Palu, Jumat.

Ia menjelaskan bahwa KPH Banawa Lalundu dengan luas area lahan dan hutan kurang lebih 110.000 hektare di dalamnya terdapat lima resort, meliputi Resort Lalundu, Banawa Selatan, Banawa, Pinembani, dan Ulujadi.

Lima resort tersebut, empat terdapat di Kabupaten Donggala, dan satu resort di Kota Palu yang terletak di Kecamatan Ulujadi.

Dengan luas lahan dan hutan kurang lebih 110.000 hektare itu, kata dia, di dalamnya terdapat berbagai potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). HHBK yang ada di antaranya, rotan, bambu, damar, kulit kayu gemor, anggrek, aren, tanaman obat obatan, bawang merah hutan dan lain-lain.

"Mekanisme partisipatif yang melibatkan masyarakat yakni, masyarakat kami gandeng dalam pengelolaan dan pengembangan HHBK," katanya.

Menurut dia HHBK sejauh ini yang telah diolah langsung oleh masyarakat yaitu kelor yang diolah menjadi keripik, teh kelor, kopi kelor serta menjadikan kelor sebagai bahan bahu makanan.

Ditambahkannya bahwa terdapat beberapa kelompok masyarakat yang mengelola HHBK di wilayah KPH Banawa-Lalundu.

Mereka terdiri atas Kelompok BBHK Nosarara di Loli Tasiburi yang juga kelompok jasa lingkungan (jasling). Begitu pula dengan salah satu kelompok HHBK dan Jasling di Desa Lampo dan Desa Salusungku.

KPH Banawa Lalundu memfasilitasi kelompok pengelola HHBK untuk membangun kemitraan dengan Wahana Visi Indonesia, Forum Komunikasi Mualaf Indonesia Kota Palu, serta PT Moringan Organik Indonesia (MOI), Dinas Perindagkop, dan pemerintah desa, dalam hal pengembangan dan pemasaran.

Sulteng Lakukan Pendataan Dan Rehabilitasi Hutan

Selain membentuk dan membina kelompok pengelola HHBK, kata dia, KPH Banawa-Lalundu juga membentuk kelompok tani hutan (KTH) yang sejauh ini sudah terbentuk 18 kelompok.

Ia mengakui bahwa dalam membentuk, memberdayakan dan membina masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, tantangan utama yang dihadapi yakni sumber daya manusia dan keterampilan.

"Mendorong pembangunan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat ini menjadi tantangan, salah satu prioritas KPH Banawa Lalundu, agar masyarakat berpartisipasi dalam menjaga, merawat dan melindungi hutan," demikian Mirwan Lamanduran.

Baca juga: Laju Deforestri Hutan di Sulteng Sangat Tinggi

Baca juga: Belajar pengelolaan hutan, Pemerintah Mozambik-FAO datang ke Sulteng

Baca juga: Ribuan Hektare Hutan Bakau di Sulteng Musnah per Tahun

Baca juga: Walhi : Banjir Morowali Utara disebabkan masifnya perambahan hutan