Sebelum sikap aklamasi itu, terjadi dinamika yang cukup dinamis dalam proses pencalonan Ketua MPR RI, karena terjadi perbedaan pandangan tajam yang ditunjukkan Fraksi Partai Gerindra dengan fraksi-fraksi lain.
Partai besutan Prabowo Subianto itu hendak mengusulkan kadernya yaitu Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR, artinya menolak pencalonan Bamsoet.
Gerindra berpandangan bahwa partai tersebut memiliki alasan kuat mengapa harus memperoleh kursi Ketua MPR, salah satunya perolehan suara Gerindra nomor dua dalam Pemilu 2019.
Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria menilai apabila kursi Ketua MPR diperoleh partainya, diyakini akan menunjukkan keseimbangan politik yang cantik dan menggambarkan keberagaman pendapat di Indonesia.
Dia mengatakan ada tiga lembaga perwakilan di tingkat nasional yaitu MPR, DPR dan DPD, Ketua DPR otomatis diambil PDI Perjuangan, sedangkan Ketua DPD dimenangkan La Nyala Matalitti.
Karena itu, menurut dia, kalau Ahmad Muzani menjadi Ketua MPR, maka tampak keseimbangan politik yang cantik, menggambarkan keberagaman pendapat di Indonesia.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar gencar melakukan lobi-lobi agar "jagoannya", Bamsoet berhasil memperoleh kursi Ketua MPR, setelah sebelumnya "mulus" memimpin DPR sebagai Ketua.
Pasca Ketua DPR RI dan empat Wakil Ketua DPR RI dilantik pada Selasa (1/10), Fraksi Golkar semakin gencar melakukan lobi-lobi politik dengan fraksi-fraksi di MPR RI.
Baca juga: Bamsoet terpilih secara aklamasi sebagai Ketua MPR RI 2019-2024
Salah satu langkah yang dilakukannya Fraksi Golkar dan Bamsoet adalah mengajak fraksi-fraksi berdiskusi sambil makan siang di sebuah tempat pada Rabu (2/10), dengan melakukan penjajakan peluang dan penegasan komitmen politik.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Zainuddin Amali membantah makan siang tersebut merupakan undangan dari Bambang Soesatyo sebagai calon Ketua MPR RI yang akan diajukan Fraksi Golkar.
Dia menegaskan makan siang tersebut merupakan insiatif FPG MPR RI dan pertemuan itu dalam rangka mau menyamakan persepsi khusus untuk pemilihan pimpinan MPR karena Golkar ingin dengan cara bermusyawarah.
Dalam pertemuan itu dihadiri delapan fraksi, termasuk Fraksi Partai Gerindra MPR RI yang diwakili Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI Elnino Husein Mohi, namun FPKS MPR RI tidak bisa hadir.
Pertemuan itu juga tidak bisa dihadiri perwakilan kelompok DPD RI di MPR karena saat itu belum diputuskan siapa pimpinan MPR dari unsur DPD.
Sekretaris Fraksi Partai NasDem MPR RI Syarief Abdullah Alkadrie membenarkan adanya pertemuan tersebut, namun membantah terjadi kesepakatan-kesepakatan politik di antara fraksi-fraksi.
Menurut dia, pertemuan itu dalam rangka menyamakan persepsi terkait pencalonan Ketua MPR agar bisa dilakukan secara musyawarah mufakat.
Selanjutnya pada Kamis (3/10) pagi, MPR RI menggelar Rapat Gabungan (Ragab) antara pimpinan fraksi-fraksi, kelompok DPD RI di MPR, 10 pimpinan MPR membahas mekanisme pemilihan calon Ketua MPR dalam Rapat Paripurna MPR pada malam hari.
Dalam kesempatan tersebut juga dihadiri sepuluh calon pimpinan MPR RI, yaitu Bambang Soesatyo (Fraksi Golkar), Ahmad Basarah (FPDIP), Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra), Lestari Murdijat (Fraksi Partai NasDem).
Baca juga: F-NasDem: Delapan fraksi solid dukung Bamsoet
Jazilul Fawaid (Fraksi PKB), Syarifuddin Hasan (Fraksi Partai Demokrat), dan Hidayat Nur Wahid (FPKS), Zulkifli Hasan (FPAN), Arsul Sani (FPPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD RI).
Ragab tersebut juga bertujuan untuk membangun kesepakatan dalam proses pemilihan Ketua MPR agar terwujud musyawarah mufakat dan tidak terjadi pemungutan suara atau "voting".
Ragab tersebut berlangsung pukul 14.00 WIB, namun hingga sore hari tidak berhasil diambil keputusan untuk musyawarah mufakat pemilihan Ketua MPR.
Hal itu karena ada dua calon yaitu Ahmad Muzani yang dicalonkan Fraksi Partai Gerindra dan Bambang Soesatyo diusung Fraksi Partai Golkar, keduanya tetap ingin maju dalam kontestasi pencalonan.
Setelah Ragab berakhir, Ketua FPG MPR RI Zainuddin Amali mengatakan delapan fraksi dan satu kelompok DPD RI telah menyatakan dukungannya kepada Bambang Soesatyo.
Karena itu dia menilai proses musyawarah mufakat telah tercapai meskipun F Gerindra masih tetap menginginkan Muzani sebagai calon Ketua MPR.
Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Johnny Plate di sela-sela Rapat Pleno Pimpinan MPR RI mengatakan delapan fraksi solid mendukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024.
"Delapan fraksi solid mendukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI, tinggal melakukan musyawarah agar dukungan menjadi lengkap," kata Johnny di sela-sela Rapat Pleno Pimpinan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan seluruh fraksi koalisi ditambah Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN solid mendukung Bamsoet. Menurut dia, kelompok DPD RI mendukung Bamsoet namun harus berkonsultasi dahulu kepada DPD RI.
Dia mengakui Fraksi Gerindra masih tetap mengusulkan Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR RI karena itu tinggal pembicaraan dari hati ke hati antara Bamsoet, 8 fraksi dan kelompok DPD RI dengan Muzani.
Tidak lama berselang, Kelompok DPD RI di MPR memberikan dukungannya kepada Bamsoet sebagai calon Ketua MPR RI 2019-2024.
Ketua Kelompok DPD di MPR RI Intsiawati Ayus mengatakan pertimbangan Kelompok DPD RI memberikan dukungan kepada Bamsoet lebih pada komitmen ke depan antara DPD RI dengan Fraksi Partai Golkar.
Dia mengatakan prinsip musyawarah mufakat di MPR harus diutamakan sehingga setelah dukungan Kelompok DPD diberi, proses pemilihan Ketua MPR bisa berjalan secara musyawarah mufakat yang mencerminkan MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.
Baca juga: Profil - Moncernya karir Bamsoet di dunia politik
Peran sentral Megawati-Prabowo
Hingga Kamis (3/10) sore, Bamsoet telah mendapatkan dukungan dari delapan fraksi dan satu kelompok DPD RI di MPR RI, namun Fraksi Gerindra masih tetap mengajukan Ahmad Muzani sebagai calon Ketua MPR RI.
Karena itu, pada Kamis malam, beberapa pimpinan Partai Gerindra langsung berkoordinasi dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina partai tersebut.
Pimpinan Gerindra yang menemui Prabowo di Jalan Kertanegara IV antara lain Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria.
Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman membenarkan bahwa Muzani dkk menemui Prabowo untuk berkonsultasi mengenai konstelasi pemilihan Ketua MPR yang berlangsung dalam Rapat Paripurna MPR, Kamis malam.
Karena itu dia akan menyarankan agar Rapat Paripurna MPR mundurkan jadwal pelaksanaannya, yang dijadwalkan pukul 19.00 WIB, menjadi 21.00 WIB karena partainya masih berkonsultasi dengan Prabowo.
Dalam Rapat Paripurna MPR, Ketua MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe membacakan 10 nama calon pimpinan MPR yang telah diajukan sembilan fraksi dan kelompok DPD RI di MPR RI, untuk ditetapkan sebagai pimpinan MPR. Selanjutanya ke-10 nama tersebut disetujui sebagai Pimpinan MPR RI 2019-2024.
Lalu proses selanjutnya adalah pemilihan Ketua MPR yang akan menjadi ketua bagi sembilan Pimpinan MPR lainnya.
Namun sebelum proses pemilihan dimulai, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI Elnino Mohi mengajukan interupsi dan meminta agar Paripurna ditunda hingga pukul 21.00 WIB karena fraksinya sedang melakukan lobi.
Dia menilai penundaan paripurna tersebut sangat penting untuk menghindari proses pemilihan Ketua MPR melalui sistem pemungutan suara karena sebaiknya dilakukan dengan musyawarah mufakat.
"Kami minta rapat diskors untuk lobi sampai pukul 21.00 WIB agar ada kebersamaan sehingga bisa menghasilkan musyawarah mufakat," ujarnya.
Beberapa fraksi memberikan pendapatnya terkait usulan Fraksi Gerindra tersebut, dan mayoritas setuju atas usulan tersebut.
Baca juga: Muzani ungkap pembicaraan Prabowo-Megawati
Sekretaris Fraksi Golkar MPR RI Idris Laena mengatakan fraksinya setuju rapat tersebut diskors hingga pukul 21.00 WIB untuk memberikan waktu lobi.
Namun dia menekankan bahwa dalam Rapat Gabungan (Ragab) Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD di MPR RI telah berkesimpulan bahwa delapan fraksi dan 136 anggota DPD RI mendukung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI.
Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah menyatakan setuju agar Rapat Paripurna diskors agar pemilihan Ketua MPR sesuai asas demokrasi Pancasila yaitu musyawarah mufakat.
Dia menilai waktu skors kurang lebih 50 menit tersebut tidak masalah demo terwujudnya kesempurnaan dalam demokrasi Pancasila.
Setelah skors dicabut oleh Pimpinan MPR sementara, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Riza Patria memberikan penjelasan terkait langkah lobi-lobi yang telah dijalankan partainya.
Dalam kesempatan itu terungkap bahwa dalam proses lobi tersebut, Prabowo Subianto menghubungi Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk melancarkan langkah Muzani sebagai Ketua MPR.
Riza Patria mengatakan berdasarkan hasil konsultasi Ketua Umum DPP Partai Gerindra dengan Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri, keduanya sepakat untuk untuk kepentingan lebih besar.
Hal itu menurut dia untuk menjaga MPR dalam forum musyawarah dan putuskan kebijakan penting membangun bangsa dan negara.
"Kami sepakat mengusung Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI," kata Riza Patria.
Rapat Paripurna MPR RI akhirnya secara aklamasi memilih Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Baca juga: F-Gerindra konsultasi kepada Prabowo terkait Ketua MPR
Peran sentral Prabowo dan Megawati tersebut menarik untuk disimak dalam konstelasi pencalonan Ketua MPR RI, karena kedua berhasil mendamaikan suasana yang sempat tegang dengan sikap kenegarawanan kedua tokoh tersebut.
Keduanya berhasil menurunkan tensi politik dan ego masing-masing kelompok demi kepentingan bangsa dan negara sekaligus menjaga marwah MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan menafsirkan terlalu jauh terkait pertemuan kedua tokoh tersebut, apalagi sampai kesimpulan kekhawatiran Presiden akan dimakzulkan kalau Ketua MPR RI dijabat kader Gerindra.
"Pak Prabowo menyampaikan kepada Ibu Megawati tentang perlunya keseimbangan politik nasional," kata Muzani usai Rapat Paripurna MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/10).
Muzani hanya menjelaskan Prabowo berkomunikasi dengan Megawati di detik-detik terakhir sebelum dilakukannya keputusan tentang Ketua MPR RI. Dalam komunikasi itu, Prabowo meminta kepada Megawati agar posisi Ketua MPR diberikan kepada Gerindra.
Muzani menjelaskan, Prabowo meminta Megawati kalau memungkinkan, memberikan dukungan kepada kader Gerindra menjadi Ketua MPR RI periode 2019-2024.
Menurut dia, Megawati berterus terang bahwa agak sulit menolak permintaan Prabowo tersebut namun bagaimana cara menerimanya karena proses pemilihan Ketua MPR sudah berlangsung.
"Karena itu, Ibu Mega memohon pengertian Pak Prabowo agar bisa menerima proses ini dengan baik dan menjaga MPR dengan musyawarah untuk mufakat," ujarnya.
Namun menurut dia, Megawati sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada Prabowo dan Gerindra sebagai partai politik yang mandiri.
Muzani menjelaskan, setelah komunikasi tersebut, Prabowo memanggil dirinya untuk meminta penjelasan peta fraksi-fraksi pemilihan calon Ketua MPR RI.
Dia pun menjelaskan langkah-langkah lobi yang telah dilakukan termasuk melakukan pembicaraan dengan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, PKS, Demokrat.
Menurut dia, akhirnya Prabowo mengambil keputusan demi kepentingan lebih besar meminta dirinya tidak meneruskan proses pencalonan sebagai Ketua MPR RI.
Muzani mengatakan Prabowo tidak ingin MPR larut dalam kepentingan-kepentingan proses pencalonan Ketua MPR.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2019
