"Perpu KPK tidak diperlukan, dan sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019," kata Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. kepada ANTARA di Semarang, Jumat malam.
Menurut Prof. Faisal Santiago, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak diperlukan karena tidak ada yang sifatnya genting atau mendesak serta tidak ada kekosongan hukum untuk dikeluarkannya perpu.
Seandainya ada para pihak yang tidak berkenan dengan adanya UU KPK, dia menyarankan agar mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Taufiqurrahman Ruki: Penerbitan Perppu KPK konstitusional
Baca juga: Puan Maharani nyatakan Perppu KPK belum ada kelanjutannya
Baca juga: Pengamat nilai Presiden tak bisa dimakzulkan karena terbitkan Perpu
Lembaga yudikatif ini baru menerima uji materi UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945, kata Faisal Santiago, setelah undang-undang tersebut masuk Lembaran Negara.
"Jadi, ada mekanismenya. Itulah gambaran kita sebagai negara hukum," kata Prof. Faisal Santiago ketika merespons pro dan kontra perlunya perpu menyusul aksi massa yang mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK.
Sebelumnya, politikus Partai Golkar Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. menyarankan agar masyarakat yang menolak UU KPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi daripada turun ke jalan.
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
