• Beranda
  • Berita
  • Guru Besar Hukum Unbor sebut Perpu KPK tidak diperlukan

Guru Besar Hukum Unbor sebut Perpu KPK tidak diperlukan

4 Oktober 2019 21:26 WIB
Guru Besar Hukum Unbor sebut Perpu KPK tidak diperlukan
Guru Besar Hukum Universitas Borobudur Jakarta Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. ANTARA/dokumentasi pribadi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpu KPK) tidak diperlukan, kata Guru Besar Hukum Universitas Borobudur (Unbor) Jakarta Faisal Santiago.

"Perpu KPK tidak diperlukan, dan sudah selayaknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019," kata Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M. kepada ANTARA di Semarang, Jumat malam.

Menurut Prof. Faisal Santiago, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tidak diperlukan karena tidak ada yang sifatnya genting atau mendesak serta tidak ada kekosongan hukum untuk dikeluarkannya perpu.

Seandainya ada para pihak yang tidak berkenan dengan adanya UU KPK, dia menyarankan agar mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Taufiqurrahman Ruki: Penerbitan Perppu KPK konstitusional

Baca juga: Puan Maharani nyatakan Perppu KPK belum ada kelanjutannya

Baca juga: Pengamat nilai Presiden tak bisa dimakzulkan karena terbitkan Perpu


Lembaga yudikatif ini baru menerima uji materi UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945, kata Faisal Santiago, setelah undang-undang tersebut masuk Lembaran Negara.

"Jadi, ada mekanismenya. Itulah gambaran kita sebagai negara hukum," kata Prof. Faisal Santiago ketika merespons pro dan kontra perlunya perpu menyusul aksi massa yang mendesak Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpu KPK.

Sebelumnya, politikus Partai Golkar Dr. H.M. Iqbal Wibisono, S.H., M.H. menyarankan agar masyarakat yang menolak UU KPK mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi daripada turun ke jalan.

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019