Menteri Pariwisata RI Arief Yahya menantang Gubernur Gorontalo Rusli Habibie untuk mewujudkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.
Menurutnya, KEK merupakan solusi terbaik, jika Gorontalo ingin pariwisata menjadi program dan tujuan wisata unggulan.
Arief di Gorontalo, Sabtu menilai pengembangan pariwisata di Indonesia terkendala dalam aspek birokrasi yang berbelit-belit.
Selain itu, katanya, masalah pembebasan lahan juga sering menjadi kendala, sebelum dinyatakan "clear" dan "clean".
“Jadi KEK adalah salah satu solusi untuk tiga hal. Pertama, birokratisasi. Kedua, perizinan satu pintu dan ketiga, cara cerdas mengembangkan pariwisata,” katanya dalam Celebes Tourism Meeting sebagai rangkaian acara Gorontalo Karnaval Karawo (GKK) 2019 di sebuah hotel di Kota Gorontalo.
Dengan penetapan KEK pariwisata, ujarnya, banyak kemudahan yang didapatkan daerah dari pemerintah pusat.
Ia mengatakan, infrastruktur dasar serta infrastruktur pendukungnya akan disiapkan, seperti pembangunan jalan, listrik, air bersih dan internet.
Menpar mencontohkan KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Mandalika itu satu jam dari bandara. Kami buatkan jalan byepass 18 kilo meter, sekarang jarak tempuhnya kurang dari 30 menit,” ujarnya.
KEK di Gorontalo, kata Menpar, diharapkan menjadi tujuan utama wisata.
Objek wisata lain di daerah tersebut akan menjadi kawasan pendukung, sehingga pariwisata dapat terintegrasi dengan baik.
Hal itu, kata dia, tidak hanya meningkatkan jumlah objek wisatawan, tetapi juga menambah lama tinggal wisatawan.
Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo Budiyanto Sidiki mengatakan pemprov sedang mengusulkan objek wisata Lombongo menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Namun hal tersebut, kata dia, masih terkendala luas lahan yang dipersyaratkan minimal 120 hektare.
"Sedangkan luas lahan Lombongo hanya sekitar 32 hektare," katanya.
Pewarta: Debby H. Mano
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2019
