"Iya, saya kira 'kan hak setiap orang tidak bisa batasi. Hak bicara juga tidak dibatasi," ujar ARH ketika dikonfirmasi lewat telepon di Jakarta, Senin.
Bicara dari perspektif Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Direktur Milenial Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf pada Pilpres 2019 itu yakin Jokowi akan memikirkan hal yang lebih luas untuk kepentingan bangsa dan negara.
Baca juga: Posisi menteri, NasDem: Yang kalah dalam demokrasi harus ksatria
"Apakah teman-teman ada porsi di kabinet. Itu domain Pak Jokowi. Keyakinan saya beliau akan memilih yang terbaik untuk membantunya," katanya.
ARH meminta jika memang terpilih, menteri dari pihak oposisi mesti bersedia memahami dan menjalankan visi dan misi Jokowi.
"Iya, (menteri) dari oposisi harus bersedia menjalankan visi jokowi. Konsekuen juga dong," ujar ARH yang pernah sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 2013—2015.
Menurut dia, Presiden Jokowi mempunyai program yang strategis untuk membangun kepemudaan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan.
Baca juga: Soetrisno Bachir biasa saja namanya diisukan jadi menteri Jokowi
Oleh karena itu, ARH berpesan agar kelak sosok menteri yang menyertai Presiden harus mau mendukung program kepemudaan dan memiliki kredibilitas untuk menjalankannya.
"Soal menteri itu hak prerogatif Presiden. Insyaallah, Pak Jokowi akan memprioritaskan kabinetnya dari yang support kemarin dan tentu saja yang bisa kerja. Karena beliau mau meletakkan banyak warisan," ujarnya.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
