Kemenkes: Isu kesehatan jiwa masih belum jadi perhatian di daerah

Kalau saya boleh jujur, anggaran di kabupaten dan kota untuk kesehatan jiwa itu hampir tidak ada karena strukturnya tidak ada meski kita punya UU Kesehatan Jiwa

Isu kesehatan jiwa masih kurang menjadi perhatian di daerah-daerah meski terjadi tren peningkatan akan permasalahan tersebut, kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono.

"Kalau saya boleh jujur, anggaran di kabupaten dan kota untuk kesehatan jiwa itu hampir tidak ada karena strukturnya tidak ada meski kita punya UU Kesehatan Jiwa," katanya ketika ditemui usai temu media terkait peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 di Gedung Kemenkes, Jakarta Selatan, Senin.

Menurut dia, selain upaya rehabilitasi diperlukan juga aksi preventif untuk melakukan deteksi dini masalah kesehatan jiwa. Upaya daerah biasanya menggunakan payung besar Tim Pembina Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM).

Tim lintas sektor itu, kata dia, biasanya dipimpin dari sekretariat daerah (Setda) tapi anggarannya masih dalam kategori umum, belum spesifik untuk upaya preventif dan promotif masalah kesehatan jiwa.

"Padahal permasalahan kesehatan jiwa seharusnya sudah dilakukan dari tingkat dasar," katanya dan menambahkan bahwa selain permasalahan anggaran kekurangan dokter spesialis kesehatan jiwa juga menjadi sorotan.

Baca juga: Dirjen P2P usul penggantian sebutan RSJ untuk ubah stigma negatif

Baca juga: Komunitas Sahitya: stop stigma orang dengan gangguan jiwa

Oleh karena itu, katanya, muncul wacana untuk melatih dan membekali dokter umum dan tenaga ahli untuk melakukan upaya preventif dasar masalah kejiwaan untuk tingkat akar rumput seperti di puskemas.

"Dalam layanan pencegahan, teman-teman dokter spesialis kesehatan jiwa yang jumlahnya masih terbatas memberikan kewenangan kepada dokter umum melalui pengembangan pendidikan yang kemudian disertifikasi oleh mereka untuk memberikan layanan kesehatan jiwa," katanya.

Ia mengemukakan bahwa masalah kesehatan jiwa kini sudah menjadi salah satu program prioritas Kemenkes dan sudah dimasukkan sebagai indikator keluarga sehat oleh pemerintah.

Menkes apresiasi pemberdayaan ODGJ berkegiatan produktif

Hal ini, katanya, disebabkan oleh tren kenaikan masalah kejiwaan di mana prevelalensi gangguan mental emosional pada penduduk di atas 15 tahun mencapai 9,8 persen atau naik dari 6 persen pada 2013 sesuai data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018.

Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia PBB (WHO) pada 2010, angka bunuh diri di Indonesia mencapai 1,6 - 1,8 persen per 100.000 penduduk atau sekitar 5.000 orang per tahun, demikian Anung Sugihantono.

Baca juga: Kemenkes: Dokter umum bisa beri layanan dasar kesehatan jiwa

Baca juga: Pelayanan kesehatan jiwa tingkat puskemas dibutuhkan Indonesia

Baca juga: Kemenkes targetkan kurangi ODGJ telantar

Baca juga: Menkes harap Rumah Berdaya bagi ODGJ ditiru daerah lain