"DPR itu rumah rakyat, kita akan membuka pintu seluas-luasnya selama aspirasi rakyat itu dilakukan secara tertib dan santun," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Puan berikan penugasan empat Wakil Ketua DPR
Hal itu dikatakannya terkait sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka memberi tenggat waktu bagi Jokowi sampai 14 Oktober, dan kalau tidak dipenuhi maka mereka akan menggelar aksi demonstrasi.
Puan menjelaskan, Pimpinan DPR baru saja berdiskusi dan disepakati bahwa institusinya membuka ruang seluas-luasnya untuk dialog namun penyampaian aspirasinya nukan dengan beramai-ramai datang dan tidak tertib.
"Jadi selama itu dilakukan secara tertib dan santun, kita tentu akan membuka ruang DPR ini sebagai rumah rakyat dengan aturan-aturan dan tata tertib yang ada," ujarnya.
Baca juga: Puan Maharani nyatakan Perppu KPK belum ada kelanjutannya
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin mengatakan terkait rencana demonstrasi jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pimpinan DPR sudah membicarakannya dengan Sekjen DPR khususnya terkait pengamanan Kompleks Parlemen.
Menurut dia, DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) untuk mengadakan rapat pembahasan secara rinci.
"Kemarin ada pembahasan di tingkat pimpinan dihadiri Rachmat Gobel, Dasco, saya sendiri, dan Puan yg memimpin untuk melakukan pembahasan secara awal. Nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan pembahasannya itu," ujarnya.
Baca juga: Bamsoet: DPR-pemerintah agar serap aspirasi masyarakat perbaiki RKUHP
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
