Setara Institute nilai Jokowi manjakan TNI lewat berbagai kebijakan

8 Oktober 2019 20:21 WIB

Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (8/10/2019) (ANTARA News/Fathur Rochman)

Tentara senang karena dimanja (oleh Presiden Jokowi)

Lembaga riset demokrasi dan perdamaian SETARA Institute menilai Presiden Joko Widodo telah memanjakan para prajurit TNI melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan.

"Tentara senang karena dimanja (oleh Presiden Jokowi)," ujar Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Jokowi memanjakan TNI antara lain melalui kebijakan kenaikan gaji prajurit. Pada 2015 dia menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang peraturan gaji anggota TNI.

Baca juga: Setara Institute: Dekade kedua reformasi TNI kurang impresif

Kemudian dilanjutkan kenaikan biaya lauk pauk anggota TNI sebesar Rp5.000 pada 2017. Tak hanya kenaikan penghasilan, Jokowi juga memanjakan TNI melalui penyediaan rumah layak bagi ASN, TNI dan Polri melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada 2018.

Ismail menambahkan kebijakan terbaru yang dikeluarkan Jokowi untuk memanjakan TNI adalah penambahan tidak kurang 50 jabatan baru bagi perwira tinggi TNI sebagai salah satu upaya meningkatkan profesionalisme dan peran prajurit.

"Ini kebaikan Jokowi kepada tentara yang membuat tentara senang," ucap Ismail.

Namun, Ismail mengkritisi kebijakan Jokowi terhadap TNI terkait pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dia berpandangan Jokowi kurang memahami prioritas yang dibutuhkan TNI dengan menempatkan pengadaan alutsista pada urutan bawah dalam anggaran pertahanan.

Baca juga: Profesionalisme TNI tidak diragukan lagi

Padahal, kata dia, anggaran pertahanan di era Jokowi cukup besar, yakni sekitar Rp121 triliun.

"Tapi pengadaan alutsista berada pada urutan terakhir. Artinya Pak Jokowi tidak paham betul prioritas apa yang dibutuhkan TNI," kata dia.

Ismail kemudian membandingkan penguatan TNI pada era Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, yang mana saat itu pengadaan alutsista menjadi prioritas utama.

"Pak SBY selalu menempatkan pengadaan alutsista pada prioritas pertama setelah komponen gaji di dalam anggaran. Artinya dengan anggaran terbatas SBY bisa menyusun prioritas kebutuhan TNI. beliau tahu karena dia mantan jenderal," ujar dia.