Selain itu, oposisi dapat menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan rakyat, kata Johanes Tuba Helan kepada Antara di Kupang, Rabu.
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan kemungkinan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin tanpa oposisi, menyusul keinginan partai oposisi utama Gerindra untuk masuk dalam Pemerintahan Jokowi.
"Kita perlu oposisi agar pemerintahan lebih efektif, tetapi kalau semua parpol ikut dalam pemerintahan, siapa lagi yang akan melakukan kontrol terhadap pemerintah," katanya.
Baca juga: Akademisi: Permintaan Gerindra coreng wajah oposan
Baca juga: Pengamat sebut tak etis oposisi minta jatah menteri
Baca juga: Gerindra bantah Prabowo minta jatah tiga menteri di kabinet
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi secara terpisah mengatakan, sepakat untuk menghidupkan oposisi guna membangun kehidupan demokrasi yang berkualitas.
"Saya sepakat perlu oposisi untuk menghidupkan demokrasi yang berkualitas, dan partai yang memposisikan diri sebagai oposan juga harus memiliki kerangka pikir yang jelas sebagai solusi pembanding, jika sebuah kebijakan kekuasaan yang dirasakan tidak sejalan," kata Ahmad Atang.
Artinya, harus menjadi oposisi yang berkualitas dan berperang secara argumentatif yang rasional dan cerdas, bukan turun ke jalan sebagai parlemen jalanan atau menggunakan rakyat sebagai tameng untuk unjuk kekuatan.
Di sisi lain, oposan harus menghilangkan cara pikir jika kekuasaan tidak pernah benar di matanya.
"Jadi, oposan yang baik jika menegur ada yang salah dan memuji jika ada yang benar," kata Ahmad Atang.
Pewarta: Bernadus Tokan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
