Perusahaan pembiayaan dorong peningkatan literasi keuangan

9 Oktober 2019 19:55 WIB

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno (kedua dari kanan) berbicara mengenai rendahnya pendidikan inklusi di Indonesia di Surabaya, Rabu (9/10/2019). ANTARA/Abdul Malik Ibrahim.

Sebenarnya istilah leasing biasanya digunakan untuk pembiayaan alat berat

Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) mendorong peningkatan literasi keuangan dengan menggelar pameran ‘Multifinance Day’ di Surabaya mulai 9 - 13 Oktober 2019, dan diikuti hampir semua perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Indonesia.

Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno di Surabaya mengatakan pameran ini juga mendorong agar masyarakat lebih mengenal perusahaan pembiayaan yang biasa disebut dengan leasing, sebab selama ini masyarakat mengenal leasing hanya untuk pembiayaan kendaraan bermotor.

"Padahal leasing itu hanya kegiatannya. Sebenarnya istilah leasing biasanya digunakan untuk pembiayaan alat berat. Namun anehnya, istilah itu justru populer untuk pembiayaan kendaraan bermotor," kata Suwandi kepada wartawan, Rabu.

Baca juga: Tingkatkan perlindungan konsumen, OJK-BI genjot edukasi keuangan

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pembiayaan atau multifinance merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa.

Keberadaan perusahaan pembiayaan di Indonesia juga sudah lama, yakni sejak tahun 1974, namun masih banyak yang belum mengenal perusahaan pembiayaan.

Sementara terkait dengan literasi keuangan, Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK, Bambang W Budiman mengakui literasi keuangan yang ada di masyarakat saat ini masih rendah.

Baca juga: Pemerintah perlu gencarkan sosialisasi literasi keuangan daring

Sampai akhir tahun 2019, kata dia, pemerintah menargetkan tingkat inklusi keuangan mencapai 75 persen atau meningkat signifikan dari posisi 2014 yang kini baru mencapai 36 persen.

"Target inklusi keuangan tersebut termaktub dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016," katanya.

Menurut survei nasional OJK di tahun 2016, kata dia, tingkat literasi dan inklusi utamanya untuk kaum perempuan di Indonesia hanya mencapai 22,5 persen dan 66,2 persen.

Angka itu lebih rendah dibanding dengan tingkat literasi dan inklusi laki-laki yang di angka 33,2 persen dan 69,6 persen.

"OJK sendiri memiliki target untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan hingga 75 persen pada akhir 2019," katanya.

Baca juga: Literasi keuangan pengaruhi kesuksesan bonus demografi