"Belakangan Gerindra berusaha memasukkan kadernya jadi menteri, hal itu memunculkan pertanyaan publik mengenai etika politik parpol itu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Prabowo akan sampaikan sikap politik pada 17 Oktober
Baca juga: Gerindra bantah Prabowo minta jatah tiga menteri di kabinet
Gerindra dari awal, kata dia, sudah menjadi oposisi dan narasi yang disampaikan tidak pernah menunjukkan sikap proporsional dalam memahami dan mencermati setiap kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo pada periode pertama.
Parpol yang dipimpin Prabowo Subianto itu dari dulu sudah memunculkan narasinya negatif atau hitam putih terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi, oleh karena itu menurut dia, seharusnya Gerindra berpikir ulang apakah pantas atau layak saat ini meminta kursi menteri kalau melihat rekam jejak mereka sebelumnya.
"Sebab itu, menurut saya partai Gerindra sebaiknya fokus saja, istikamah dan konsisten pada garis oposisi, karena memang dari awal posisi mereka memang seperti itu," ucapnya.
Langkah Gerindra merapat ke pemerintahan itu juga menunjukkan tingginya oportunisme di tubuh partai tersebut. Sehingga pendekatan politik terhadap pemenang terus saja dilakukan, meskipun menabrak pakem etika berdemokrasi yang menghendaki adanya pemilahan antara koalisi pemerintah dan oposisi.
Sebelumnya, Gerindra terang-terangan meminta setidaknya tiga posisi menteri dalam kabinet yang akan dibangun Presiden Jokowi pada kepempimpinan periode keduanya.
Baca juga: Akademisi: Permintaan Gerindra coreng wajah oposan
Baca juga: Pengamat sebut tak etis oposisi minta jatah menteri
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, mengatakan posisi menteri tersebut merupakan hal yang wajar karena Gerindra diajak bergabung dalam pemerintahan Jokowi periode 2019-2024.
"Ya kita minta dong menteri dan beberapa kepala badan, namanya kita membangun negara," ujar Arief Poyuono.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
