Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi penyebab penurunan peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global yaitu dari posisi 45 menjadi 50 berdasarkan laporan World Economic Forum 2019.Masalah fundamental struktural di Indonesia yang mayoritas hanya lulusan SD dan SMP
Ia menuturkan pendidikan masyarakat Indonesia yang mayoritas hanya berakhir pada level sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) tersebut perlu ditingkatkan agar bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.
"Masalah fundamental struktural di Indonesia yang mayoritas hanya lulusan SD dan SMP serta kualitas pendidikan yaitu hasil skor dilihat dari tes atau talent management memang menunjukkan kemampuan kita perlu ditingkatkan," katanya di Pantai Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat.
Baca juga: Kadin sebut ini penyebab peringkat daya saing Indonesia turun
Baca juga: Daya saing ekonomi Indonesia turun akibat regulasi yang rumit
Ia menjelaskan pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah yang diharapkan dapat secara efektif memperbaiki kualitas pendidikan dengan cepat dan tepat sehingga bisa segera menghasilkan masyarakat berkualitas.
Pertama, pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah mengalokasikan dana sebesar Rp508,1 triliun untuk sektor pendidikan yang berasal dari belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun, TKDD Rp306,9 triliun, dan pengeluaran pembiayaan Rp29 triliun.
Ia menyebutkan melalui anggaran tersebut pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penerapan APBN pada tahun sebelumnya seperti mengenai kurikulum, proses belajar dan mengajar, dan guru, sehingga bisa diperbaiki pada tahun berikutnya.
"Kita perlu melakukan evaluasi bersama apa efektivitasnya dan bagaimana memperbaiki hasil dari keseluruhan anggaran yang sudah dialokasikan untuk pendidikan tersebut,” katanya.
Kedua, pemerintah akan terus memberikan insentif kepada daerah agar mereka bisa turut berkontribusi dalam memperbaiki dan meningkatkan pendidikan karena mayoritas anggaran untuk pendidikan itu dikelola oleh pemerintah daerah.
Ketiga, pemerintah membantu dengan memberikan insentif fiskal yaitu melalui peranan dari swasta untuk bisa melakukan pelatihan vokasi dan magang sehingga kualitas SDM masyarakat Indonesia semakin membaik.
Terakhir, pemerintah juga akan terus memantau dan meningkatkan pembangunan sekolah hingga kampus melalui anggaran belanja di kementerian/lembaga seperti Kementerian Agama dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR).
"Kita juga mendiversifikasikan pembiayaan kita sehingga kita mampu bisa membangun fasilitas pendidikan secara lebih cepat melalui public private partnership," tuturnya.
Sri Mulyani menegaskan pihak Kemenkeu akan selalu siap membantu berbagai pembangunan di Indonesia termasuk dalam upaya peningkatan kualitas SDM agar masyarakat bisa turut membantu pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang baik.
“Tetapi ini sangat tergantung dari K/L seperti Menristekdikti, Mendikbud, Menag, Menperin, Menaker dan juga pemda. Kami akan terus membantu apa yang memang dibutuhkan,” ujarnya.
Sebelumnya, World Economic Forum mengeluarkan indeks daya saing global (GCI) tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di rangking 50. Dalam laporan itu menyebutkan Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau turun tipis 0,3 dibandingkan tahun lalu.
"Penurunan secara keseluruhan skor GCI masih kecil dan kinerja pada dasarnya tidak berubah," tulis laporan tersebut.
Baca juga: Menko Darmin belum tanggapi penurunan indeks daya saing Indonesia
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2019
