Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah ( LPDB- KUMKM) menyiapkan dana Rp100 miliar untuk penyaluran modal bagi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) melalui Kantor Satuan Tugas (Satgas) Monitoring LPDB-KUMKM di Sulawesi Selatan.Nanti kami akan susun KPA-nya masing-masing satgas berapa, kalau Sulsel Rp100 miliar bisa dicapai masing-masing provinsi
"Untuk anggarannya kami masih ikut kantor pusat, sementara kami targetkan di Sulsel sampai Rp100 miliar hingga akhir tahun 2019," ungkap Direktur Utama LPDB-KUMKM, Braman Setyo usai peresmian Kantor Satgas Monitoring LPDB-KUMKM di Kantor Dinas Koperasi dan UKM Sulsel di Makassar, Jumat.
Baca juga: Miliaran dana bergulir dikucurkan ke koperasi simpan pinjam di Sulsel
Acara peresmian ini turut dihadiri Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM, Jaenal Aripin dan Direktur Bisnis LPDB-KUMKM, Krisdianto serta beberapa mitra koperasi dan UKM di Sulawesi Selatan.
Setyo menyebutkan untuk penyebaran dana, komposisinya akan diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, yakni Dinas Koperasi dan UKM Sulsel.
"Kami hanya menunggu bagaimana bisa tersalur dengan baik dan juga kembali dengan baik. Nanti kami akan susun KPA-nya masing-masing satgas berapa, kalau Sulsel Rp100 miliar bisa dicapai masing-masing provinsi," ungkapnya.
Baca juga: LPDB berikan insentif bagi koperasi korban erupsi Gunung Agung Bali
Saat ini, Dana LPDB-KUMKN yang sementara tersalurkan sebanyak Rp25 miliar dari Rp100 miliar yang disiapkan, sehingga dana selebihnya akan mulai kembali dikucurkan pada tiga tahun terakhir sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan LPDB-KUMKN sebagai upaya menghindari masalah.
Peresmian kantor satgas monitoring di Sulsel ini menjadi yang ketiga di Indonesia setelah hadir di Surabaya, Jawa Timur dan Semarang, Jawa Tengah. Sementara pembangunan selanjutnya akan dilakukan di Riau dan Bandung, Jawa Barat hingga akhir tahun 2019.
"Untuk seluruh kantor satgas yang akan kita bangun, hampir Rp20 miliar dana yang digunakan khusus operasionalnya. Status semua gedungnya kita sewa, dan itu dibolehkan oleh BPK karena kita tidak boleh buka cabang, tetapi fungsinya yah boleh juga menjadi perpanjangan tangan kita di daerah," bebernya.
Satyo membeberkan pada evaluasi dari sisi penyaluran, Jawa Tengah menjadi lebih dominan dibanding Surabaya. Sementara Sulsel pun berada di posisi kelima untuk tingkat penyaluran terbanyak, hanya saja juga berada di tingkat bermasalah tertinggi di Indonesia.
"Untuk kehadiran kantor satgas ini masih kita usulkan. Sementara provinsi lainnya, tergantung kualitas penyalurannya, itu yang menjadi pertimbangan," katanya.
Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Abd Malik Faizal mengingatkan kepada masyarakat bahwa kantor satgas ini sebagai penyalur modal LPDB-KUMKM merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tujuan utama meningkatkan perekonomian dan mengurangi pengangguran di Sulsel.
Baca juga: LPDB pindahkan satgas pengawasan dana bergulir dari Bali
"Bukan langsung LPDB tetapi melalui mitra-mitranya nanti. Makanya yang kita prioritaskan adalah koperasi dan UKM karena itu yang akan menekan angka kemiskinan di Sulsel yang juga secara tidak langsung membuka lapangan kerja," katanya.
Menurutnya, kehadiran LPDB bukan hanya menyalurkan pinjaman atau modal tetapi memiliki tugas lebih dari itu, seperti monitoring dan evaluasi.
Faizal mengemukakan empat tahun sempat vakum namun di masa itu dilakukan kemitraan bersama kajati yang berhasil mengembalikan dana macet sebanyak Rp111 miliar dari Rp400 miliar.
"Jadi masih ada sekitar Rp300 miliar yang belum kita peroleh dan akan kita upayakan selesaikan. Kehadiran satgas di sini, tempat membangun kerja agar Rp300 miliar bisa berangsur-angsur kita peroleh kembali," ungkapnya.
Baca juga: LPDB tawarkan dana bergulir Rp100 miliar untuk UMKM di Provinsi Aceh
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2019
