Namun, Syarif di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK RI, Jakarta, Senin, menyatakan bahwa belum ada permintaan kepada KPK untuk menelusuri rekam jejak orang-orang yang akan ditunjuk sebagai menteri tersebut.
"Kami tidak diikutkan tetapi kami berharap bahwa yang ditunjuk oleh Presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus dari segi integritas tidak tercela. Kami berharap memilih yang betul-betul bersih dan profesional di bidangnya yang dia akan kerjakan," ucap Syarif.
Baca juga: Pengamat: Menteri di Kabinet Jokowi mengakselerasi kualitas pendidikan
Namun, kata dia, lembaganya siap memberikan masukan jika dimintai untuk menelusuri rekam jejak calon menteri tersebut.
"Itu adalah hak prerogatif Presiden. Kalau dimintai masukan, kami akan memberikannya. Kalau tidak, tidak apa-apa seperti itu. Kami berharap bahwa beliau cukup paham untuk mengetahui mana calon menteri yang mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak," ujar Syarif.
Diketahui, terdapat dua menteri yang tersandung kasus korupsi pada periode pertama pemerintahan Jokowi, yaitu Menteri Sosial Idrus Marham dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Sebelumnya, K.H. Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai wakil presiden periode 2019—2024 pada Pemilu 2019 mengatakan bahwa penyusunan struktur kabinet masih dalam penyempurnaan sehingga masih belum dapat diumumkan.
Baca juga: Pengamat: Jokowi pilih menteri yang mampu tingkatkan daya saing SDM
"(Kabinet) sekarang masih disempurnakan-disempurnakan," ujar Ma'ruf di Paviliun Kartika, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (13/10).
Ma'ruf meminta publik untuk bersabar menanti nama-nama menteri yang masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
