"Ya, kalau untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, apa saja bisa dilakukan," kata Luhut ditemui di halaman Istana Negara, Jakarta, Selasa sore.
Luhut tidak mempermasalahkan rencana koalisi tersebut.
Kendati sejumlah partai berencana berkoalisi dengan Kabinet Indonesia Kerja, Menko Bidang Kemaritiman itu juga memastikan fungsi check and balance terhadap pemerintah akan tetap berjalan.
Baca juga: Jokowi-Prabowo bahas potensi koalisi Gerindra
Baca juga: Wapres JK: Pemerintahan baru harus ada pengawasan dan keseimbangan
Baca juga: Restui merapat ke koalisi, Cak Imin: istilahnya "makmum masbuk"
Sebelumnya, sejumlah ketua umum partai di luar Kabinet Kerja diundang Presiden Jokowi ke istana, yakni Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Dalam pertemuan bersama SBY, Jokowi menjelaskan dirinya membahas soal politik bangsa terkini, salah satunya mengenai wacana partai Demokrat berkoalisi dengan pemerintah.
Sementara itu, saat bertemu dengan Prabowo, Joko Widodo juga mengungkap pembahasan mengenai koalisi.
"Tapi ini belum final, tapi kami sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra koalisi kita," demikian Jokowi.
Ketika bertemu dengan Zulkifli Hasan, Presiden dengan Ketua Umum PAN itu juga membahas soal koalisi namun belum pada keputusan final.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
