Hingga saat ini, DPR belum juga memiliki pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) karena masih memberi kesempatan untuk seluruh partai bermusyawarah dan bermufakat.
"Kita tunggu saja," ujar Puan usai Rapat Koordinasi Pengamanan Pelantikan Presiden di Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, Selasa.
Jika dibandingkan DPR, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah lebih dulu membentuk sepuluh alat kelengkapan dewan (AKD) yang terdiri dari empat komite dan enam badan pada Rabu. Masing-masing AKD memiliki satu ketua dan tiga wakil ketua.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terus menunda-nunda pengumuman pembentukan AKD yang awalnya ditargetkan selesai sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2019.
Baca juga: Temui Presiden, Ketua DPR tepis anggapan bicara soal koalisi
Baca juga: Puan: penyerangan terhadap Wiranto bukti ancaman teroris
Baca juga: Puan semangati personel TNI-Polri amankan Kompleks Parlemen
Kendati demikian, Puan menampik tudingan bahwa DPR mengundur penyusunan AKD sampai nama-nama menteri Kabinet Kerja dikeluarkan.
Ia juga telah memutuskan jumlah Komisi yang ada di DPR. Meskipun ada usulan dari masyarakat agar DPR menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah mitra kerjanya di Kabinet nanti.
"Sampai saat ini sudah diputuskan kalau Komisi yang ada di DPR itu tetap sebelas komisi. Tidak ada penambahan," ujar Puan.
Puan mengatakan setelah pelantikan Presiden, tentu akan ada pelantikan kabinet. Namun itu bukan berarti DPR menunggu pelantikan kabinet.
"Artinya, sejak saat pelantikan Presiden selesai, maka negara harus mulai bekerja. DPR beserta Pemerintah juga sudah harus mulai bekerja," kata Puan.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
