Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia menargetkan angka kekerdilan turun hingga 20 persen pada 2024 melalui berbagai program pemerintah dan dukungan masyarakat.Mendapatkan gizi yang baik dan cukup merupakan salah satu hak kesehatan dasar anak yang harus dipenuhi untuk menunjang proses tumbuh kembang anak yang optimal
Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Kesejahteraan KPPPA Hendra Jamal di Kendari, Selasa, mengatakan berdasarkan data Riskesdas 2013 angka kekerdilan 37,2 persen dan pada 2018 tercatat.
"Kita nanti ingin di Riskesdas di 2024, angka 'stunting' (kekerdilan) menjadi di bawah angka 20 persen," katanya usai menjadi narasumber sosialisasi ASI eksklusif, gizi berimbang, dan pembatasan gula garam lemak (GGL) pada anak di salah satu hotel di Kota Kendari, Selasa.
Ia mengungkapkan untuk mencapai target itu, salah satu upayanya rutin sosialisasi hak kesehatan pada anak, yakini ASI eksklusif, gizi berimbang, dan pembatasan GGL pada anak.
"Indonesia masih masuk 20 negara angka 'stunting' tertinggi di dunia, jadi untuk itu, tahun 2024 di periode ke dua Pak Jokowi, kita ingin menurunkan 'stunting' di bawah angka 20 persen, yaitu dengan cara sosialisasi ini," katanya.
Baca juga: Pemerintah luncurkan aplikasi pendukung penanganan anak kerdil
Menurut Jamal, ASI eksklusif harus diberikan pada anak sejak lahir, karena mengandung zat gizi yang paling sesuai dengan kebutuhan bayi. Setiap bayi yang mendapat ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan pemberian makanan pendamping yang bergizi, bisa membuat pertumbuhannya menjadi baik.
"Mendapatkan gizi yang baik dan cukup merupakan salah satu hak kesehatan dasar anak yang harus dipenuhi untuk menunjang proses tumbuh kembang anak yang optimal,"katanya.
Selain itu, katanya, konsumsi GGL yang berlebihan pada anak akan mengakibatkan berbagai penyakit, seperti stroke, diabetes mellitus, serta gangguan jantung, ginjal, dan organ lainnya.
Ia menjelaskan pada 2019 hingga 2023 akan ada 160 desa dari 514 kabupaten/kota yang menjadi prioritas penurunan angka kekerdilan, salah satunya di Sultra akan ada 10 desa sasaran sosialisasi.
Dalam kesempatan itu, Jamal mengimbau pada ibu hamil memperhatikan kondisi kehamilannya melalui pemeriksaan kehamilan, rutin meminum tablet penambah darah, dan menjauhkan diri dari asap rokok.
"Jadi kami imbau, khususnya kepada ibu-ibu dan ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya, dan jangan lupa meminum tablet darahnya, jauhkan kandungan itu dari asap rokok, dan berikan asupan gizi yang baik kepada anak atau bayi," katanya.
Kepala Dinas P3A PPKB Sultra Andi Tenri Rawe Silondae mengungkapkan untuk menurunkan angka kekerdilan, pemprov telah mengeluarkan kebijakan dan implementasi berbagai program riil bagai anak di Sultra, salah satunya kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk pendidikan informal dan eksternal.
"Beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan pihak pemprov adalah membentuk tim teknis, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), pembentukan pengurus forum anak daerah, pembentukan UPTD PPA, pembentukan forum Puspa Sultra, dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan," katanya.
Baca juga: Ahli gizi: Penuhi gizi 1000 hari pertama anak untuk cegah stunting
Baca juga: LIPI kembangkan pangan rumput laut dan teh cegah stunting dan obesitas
Baca juga: Ibu Negara sosialisasi konvergensi stunting di Cirebon
.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2019
