"Kaget juga mendengarnya. Kok bisa ya, padahal selama ini tidak pernah terdengar ada masalah dengannya," kata Rahman, salah seorang warga Medan, Rabu.
Baca juga: KPK tangkap kepala daerah di Sumut
Meski demikian ia mengatakan, apa yang terjadi pada Wali kota Medan itu menjadi pelajaran bagi semua pihak terutama para pejabat agar menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Jalankan amanah dengan baik. Kalau semua dikerjakan sesuai peraturan yang berlaku, tentunya akan baik-baik saja," katanya.
Zulfahmi, warga Kota Medan lainnya mengatakan, apa yang terjadi pada Wali Kota Medan itu jangan sampai mengganggu jalannya roda pemerintahan di Kota Medan.
"Semua harus berjalan dengan seperti biasanya, toh ada wakilnya yang bisa menjalankan apa yang menjadi tanggungjawabnya sebagai kepala daerah,"
katanya.
Baca juga: KPK amankan Rp200 juta terkait OTT Wali Kota Medan
Sebelumnya KPK dalam OTT tersebut juga mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK di Jakarta, Rabu.
Dari OTT yang dilakukan Selasa (15/10) malam sampai Rabu (16/10) dini hari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri dari unsur kepala daerah/wali kota, kepala dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.
Saat ini, Wali Kota Medan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap tersebut.
Baca juga: KPK tangkap delapan orang terkait proyek di Kementerian PUPR
Baca juga: KPK akan periksa enam orang hasil OTT Kaltim
Pewarta: Juraidi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2019
