Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan sebut 2019 tahun tersulit

16 Oktober 2019 14:16 WIB

Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja (kiri) berbicara kepada wartawan di Bandung, Rabu (16/10/2019). ANTARA/Ajat Sudrajat/aa.

Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah bersubsidi

Himpunan Pengembang Pemukiman Dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyatakan tahun 2019 merupakan tahun tersulit yang harus dihadapi oleh pihaknya di bisnis properti, khususnya untuk pelaku usaha rumah bersubsidi.

"Selama kami bergelut di dunia properti kurang lebih 24 tahun, 2019 adalah tahun tersulit yang kami hadapi," kata Ketua Umum DPP Himperra Endang Kawidjaja usai membuka Musda I dan Pelantikan DPD Himperra Jawa Barat di Kota Bandung, Rabu.

Baca juga: REI NTB minta tambahan kuota pembangunan rumah bersubsidi

Endang menjelaskan tahun 2019 disebut sebagai tahun tersulit atau terberat karena beberapa sebab pertama anggaran untuk rumah bersubsidi kurang dan mekanisme APBN Perubahan Tahun 2019 memang tidak ada karena efek dari pelaksanaan Pemilu 2019.

"Alokasi subsidi perumahan rakyat tahun ini terbatas sehingga semua (pihak terkait bisnis properti) termasuk kami kehabisan bahar bakar untuk anggaran rumah bersubsidi," katanya.

Meskipun dihadapkan pada situasi yang sulit, kata Endang, Himperra tetap optimistis bisa melalui tahun 2019 ini dengan baik terlebih ada cadangan program dari pemerintah yakni dalam bentuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan atau BP2BT.

"Itu (Program BP2BT) tersedia 14 unit (rumah), tapi diujicobakan dulu 500 unit dan itu harus terserap di bulan ini," katanya.

Baca juga: 11.789 pengembang terdaftar di sistem registrasi Kementerian PUPR

Menurut dia, pemerintah mempermudah warga memiliki rumah bersubsidi melalui Program BP2BT seperti terkait sertifikat laik fungsi (SLF), uang muka dan masa tabungan.

"Itu semua dipermudah, masa tabungannya dari enam menjadi tiga bulan, SLF dikembalikan sama dengan FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan uang muka diturunkan jadi satu persen," kata dia.

"Sehingga bantuan uang muka yang Rp4 juta itu bisa dibuang atau dipindahkan ke KPR. Itu juga sangat memudahkan. Tapi kita masih menunggu SK atau Permen-nya yang dijanjikan minggu-minggu ini," kata dia.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau seluruh anggota Himperra bisa masuk atau terlibat dalam Program BP2BT daripada menunggu program lain.

"Biar saja kita programkan BP2BT kalau FLPP nanti turun kita mudah migrasinya dan ini akan membantu realisasi Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Kementerian PUPR," kata dia.

Baca juga: Pemerintah akomodasi ASN golongan III miliki rumah bersubsidi