"Pemerintah Indonesia memberi standar cukup tinggi dalam menangani bencana alam yang terjadi di beberapa daerah. Salah satu manajemen bencana yang cukup baik, menurut saya, adalah pembentukan rantai komando yang terpusat sehingga seluruh kegiatan dan bantuan terkoordinasikan dengan baik," kata Mindaraga Rahardja, perwakilan dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UN OCHA) dalam forum diskusi di Jakarta, Rabu.
Diskusi bertajuk "Multilateralisme dan Masa Depan Tangguh Berkelanjutan" dan diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) serta Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC),
Mindaraga menjelaskan bahwa keberadaan rantai komando memudahkan lembaga-lembaga kemanusiaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dalam urusan penyaluran bantuan dan pendampingan kemanusiaan (humanitarian assistance).
"Saat bencana terjadi, lembaga seperti UN OCHA misalnya, tidak akan langsung turun menyalurkan bantuan. Akan tetapi, kami akan berkoordinasi dengan otoritas yang berwenang, meninjau langsung ke lapangan guna melihat kebutuhan apa yang diperlukan oleh para penyintas. Assesment merupakan bagian penting dari manajemen pemulihan dampak bencana. Untuk itu, adanya sistem komando yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sangat membantu kerja kami di daerah-daerah terdampak bencana," terang Mindaraga, analis hubungan masyarakat UN OCHA.
Baca juga: BNPB: Bantuan internasional untuk bencana harus sesuai kebutuhan
Baca juga: Pemerintah kebut pembahasan RUU Penanggulangan Bencana
Walaupun demikian, menurut perwakilan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), Christian Usfinit, kemampuan menanggulangi dampak bencana juga harus dimiliki oleh pemerintah daerah dan jajaran di bawahnya, karena rantai komando yang ada umumnya bersifat terpusat atau berada pada tingkat nasional.
"Saat ini di Indonesia, kemampuan masing-masing daerah untuk merespons bencana berbeda. Ada yang cukup advance (maju, red), tetapi ada juga yang agak tertinggal. Ini yang harus jadi perhatian," terang Christian, ketua tim rekonstruksi dan ketahanan bencana UNDP.
Baca juga: BNPB: Pemda diwajibkan susun rencana penanggulangan bencana
Ia menjelaskan penguatan kapasitas masyarakat lokal untuk menanggulangi bencana justru menjadi hal terpenting dalam manajemen pemulihan bencana (disaster relief).
Terkait itu, Kepala Sub Direktorat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Kementerian Sosial Tetrie Darwis mengatakan Pemerintah Indonesia telah meluncurkan sejumlah program yang bertujuan menguatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat hingga tingkat pedesaan untuk merespons bencana alam. Beberapa program yang diluncurkan di antaranya adalah Desa Tanggap Bencana, Kampung Siaga Bencana, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
UN OCHA dan UNDP, bersama lembaga lain seperti UNFPA, merupakan beberapa lembaga di bawah naungan PBB yang terlibat dalam aksi penanggulangan dan pemulihan dampak bencana di beberapa daerah seperti Aceh, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.
Baca juga: Pemerintah siapkan Rp5 triliun untuk tanggulangi bencana pada 2020
Baca juga: BNPB: 773 titik panas teridentifikasi di seluruh Indonesia
Perlunya shelter di daerah rawan gempa dan tsunami
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2019
