• Beranda
  • Berita
  • Gerindra tegaskan tak pernah minta jatah menteri

Gerindra tegaskan tak pernah minta jatah menteri

17 Oktober 2019 15:58 WIB
Gerindra tegaskan tak pernah minta jatah menteri
Foto Dok - Ahmad Riza Patria memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Imam B)

Prabowo dan Gerindra tidak pernah berubah sikapnya, kami tidak dalam posisi meminta-minta, menawarkan apalagi ikut campur atau mengintervensi

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa partainya tidak pernah meminta dan menawarkan jatah menteri kepada Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Gerindra mempersilakan Jokowi untuk menyikapi kesiapan Ketua Umum Prabowo Subianto membantu pemerintahan mendatang.

"Prabowo dan Gerindra tidak pernah berubah sikapnya, kami tidak dalam posisi meminta-minta, menawarkan apalagi ikut campur atau mengintervensi," kata Riza Patria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Sekjen Partai Gerindra ingin Prabowo bersama Jokowi

Dia mengatakan, terkait koalisi mau pun kursi menteri, sepenuhnya jadi kewenangan Jokowi, Presiden terpilih untuk menentukan

Sikap Gerindra menurut dia, seperti yang disampaikan Prabowo, apabila pemerintah dan memerlukan maka Prabowo serta Gerindra siap membantu.

"Selebihnya silakan pemerintah dalam hal ini Presiden menyikapinya. Prabowo sudah menyampaikan sejak lama visi-misi dan program untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Riza membantah terjadi perubahan sikap politik yang ditunjukan Prabowo, karena sejak awal mantan Danjen Kopassus tersebut konsisten memperjuangkan gagasannya bagi bangsa Indonesia, bahkan sejak sebelum menjadi Ketua Umum Partai Gerindra.

Baca juga: Gerindra tentukan sikap di pemerintahan atau tidak melalui Rakernas

Menurut dia, gagasan umum Prabowo tidak berubah yaitu ingin Indonesia maju dengan cara Indonesia berdaulat atas pangan, berdaulat atas energi, dan Indonesia harus memiliki pertahanan dan keamanan yang kuat dari bangsa-bangsa lain.

"Keempat ada penyiapan sumber daya air yang baik, dan kelima Indonesia harus memiliki pemerintahan yang kuat, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," tuturnya.

Baca juga: Prabowo akan sampaikan sikap politik pada 17 Oktober

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019