Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan sejumlah kepala daerah sangat berpeluang duduk menjadi menteri pada pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin di periodesasi 2019-2024.Kalau nama-nama itu dinilai Presiden baik, tentu saja hal tersebut didialogkan dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri."
"Ada lima jalur berpeluang kuat menjadi menteri, salah satunya kepala daerah yang sukses menjadi pemimpin di wilayahnya," ujarnya kepada wartawan di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Surabaya, Jumat.
Baca juga: Jokowi pastikan jumlah menteri di kabinet baru tetap sama
Baca juga: PDIP: Penyusunan kabinet didesain untuk jawab tantangan eksternal
Baca juga: Presiden Jokowi: Masih akan ada muka lama di kabinet baru
Khusus di Jatim, ia menyebut ada sejumlah nama yang memang layak sebagai menteri karena keberhasilannya memimpin suatu daerah, antara lain nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Bupati Ngawi Budi "Kanang" Sulistyono.
"Kalau nama-nama itu dinilai Presiden baik, tentu saja hal tersebut didialogkan dengan ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri," ucap Hasto.
Selain kepala daerah, kata dia, beberapa jalur lainnya yaitu berasal dari partai politik, kemudian profesional dan fungsional, aparatur sipil negara (ASN) berintegritas dan berteknokrasi baik, serta jalur tokoh nasional atau tokoh masyarakat.
Kendati demikian, pihaknya tetap menghormati hak prerogatif Presiden RI terpilih Jokowi dalam menentukan nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet dan membantunya selama lima tahun ke depan.
Khusus untuk menteri asal PDI Perjuangan, ia mengaku partai telah melakukan kaderisasi berjenjang dan jumlah kader yang siap juga tidak sedikit.
Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, lanjut dia, bahkan telah bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara untuk melakukan finalisasi terkait susunan kabinet yang disebutnya merupakan representasi dari partai Koalisi Indonesia Kerja.
Sementara itu, sebagai pengusung utama Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019, PDIP mengusulkan struktur dan nomenklatur kabinet tidak banyak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.
"Ini agar Jokowi-KH Ma'ruf Amin bisa bergerak lebih cepat. Periode kedua ini tantangan yang dihadapi tidak ringan, seperti radikalisme hingga perekonomian global," kata anggota DPR RI periode 2004-2009 tersebut.
Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
