Dr Syarief Makhya, akademisi dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, pada 20 Oktober mendatang tidak hanya menjadi sebuah ajang seremonial, melainkan menjadi sarana pertanggungjawaban dan realisasi komitmen kepada masyarakat.
"Pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang bukan hanya menjadi acara seremoni, namun menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik dalam merealisasikan komitmen," ujar Syarief Makhya, di Bandarlampung, Jumat.
Menurutnya, bentuk pertanggungjawaban komitmen kepada publik dapat dilakukan oleh presiden dan wapres terpilih melalui realisasi visi dan misi pada lima tahun ke depan.
Baca juga: Masyarakat diminta kawal pelantikan presiden
"Salah satu bentuk realisasi komitmen tersebut dapat dilakukan melalui beberapa isu yang menonjol dan perlu diperbaiki, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih serta akuntabel," ucapnya.
Menurut Doktor lulusan Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu, perwujudan pemerintahan yang bersih dapat dilihat dari komitmen Presiden Jokowi dalam melaksanakan pemberantasan korupsi.
"Wujud konkret pelaksanaan pemerintahan bersih dilakukan dengan melakukan pemberantasan korupsi, dan Presiden Jokowi berkomitmen lima tahun ke depan tidak ada lagi gubernur dan kepala daerah yang terkena OTT KPK sebagai bentuk menekan angka korupsi di Indonesia," katanya lagi.
Tidak hanya itu, komitmen lainnya yang perlu diwujudkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia lima tahun ke depan.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah ajak masyarakat kawal pelantikan presiden
"Mengenai komitmen kedua, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada lima tahun ke depan melalui program yang jelas, mampu terealisasi serta memperlihatkan perubahan nyata," ujar Syarief Makhya pula.
Menurutnya, keberlanjutan program infrastruktur yang menjadi ikon Presiden Jokowi juga tetap harus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk komitmen Presiden kepada rakyat
"Pembangunan infrastruktur tetap harus dilaksanakan sebagai bentuk realisasi komitmen di lima tahun mendatang dengan catatan perlu adanya pemerataan, agar tidak terkesan hanya Pulau Jawa atau Sumatera saja yang mengalami pembangunan," katanya.
Baca juga: Jokowi pastikan jumlah menteri di kabinet baru tetap sama
Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Muhammad Yusuf
Copyright © ANTARA 2019
