"Paling menyibukkan dalam koordinasi adalah beberapa komoditas yang paling ruwet, seperti beras, gula, dan daging. Kadang-kadang persoalan bawang putih dan telur," kata Darmin saat menceritakan pengalaman selama menjabat Menko Perekonomian dalam diskusi dengan media di Jakarta, Jumat.
Darmin mengakui sempat kesulitan dalam menangani persoalan itu karena tidak adanya data mengenai produksi pangan yang memadai atau data soal luas lahan tanam yang tepat untuk mengambil keputusan secara benar.
Baca juga: Darmin sebut defisit neraca perdagangan masih jadi tantangan besar
"Intinya memang di Pertanian, permasalahannya soal data, kita jarang sepakat. Kalau data tidak disepakati, kesimpulannya lain-lain. Yang satu bilang (stok) kurang, di tempat lain panennya banyak," kata Darmin.
Padahal, kebutuhan data tersebut, yang saat ini telah terpenuhi melalui kebijakan satu peta yang dapat diakses melalui portal BIG, pada waktu itu dibutuhkan, salah satunya untuk pemberian alokasi subsidi pupuk secara tepat sasaran.
"Soal lahan ini dulu sulit disepakati, padahal pengaruhnya pada subsidi pupuk. Kalau luas lahan turun, tiba-tiba (subsidi) bisa dipotong (Menteri Keuangan) Bu Ani (Sri Mulyani)," katanya.
Dengan kondisi tersebut, tambah dia, tidak mengherankan apabila kebijakan yang harus diambil tidak populis dan menjadi kritikan bagi masyarakat, yaitu menyiagakan pasokan pangan melalui impor.
"Saya harus mengakui sering pasang badan, begitu kesimpulan impor, habis saya dicaci maki republik ini," ujar Darmin.
Meski demikian, menurut dia, upaya tersebut membuahkan hasil karena stabilitas harga pangan terjaga dalam empat tahun terakhir dan laju inflasi selama periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla rata-rata 3,0-3,5 persen.
Baca juga: Darmin akui sempat kesulitan dalam menjalankan tugas koordinasi
"Belum pernah republik kita menikmati stabilitas ini dalam lima tahun. Itu jangan anggap remeh. Kita tidak pernah merasakan yang dialami AS dan Eropa. Di sana harga barang tahun ini dan tahun lalu sama. Tidak perlu mengecek setiap bulan karena inflasinya hanya kisaran 1,5 persen. Kita seharusnya menuju ke sana," ujarnya.
Darmin Nasution menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sejak 12 Agustus 2015 menggantikan Sofyan Djalil yang terpilih sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
Sebelumnya, pria kelahiran 21 Desember 1948 ini pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2006-2009, dan berbagai jabatan strategis lainnya.
Pewarta: Satyagraha
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
