Sejak diluncurkan 2015, Dana Desa menjadi angin segar bagi pembangunan di desa, catatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebutkan penggunaan dana desa yang memanfaatkan potensi dan tenaga kerja lokal telah membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki perekonomiannya.
Pemanfaatan dana desa bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan 74.952 desa di Indonesia.
Ada empat program unggulan dalam pengurangan kemiskinan di desa, antara lain pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pembangunan Embung Desa dan pembangunan Sarana Olahraga Desa.
Program Dana Desa yang direalisasikan tahun 2015-2018 memfokuskan pada pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi seperti pembangunan 201.899 km jalan desa, 9.329 Pasar Desa, 1.181.659 meter jembatan desa, 38.140 unit BUMDesa, dan untuk meningkatkan kualitas hidup antara lain, pembangunan sarana air bersih 966.350 unit, 10.101 unit Polindes, dan 53.002 PAUD.
Dampak telah terjadi kenaikan pendapatan perkapita serta penurunan jumlah pengangguran terbuka dan status desa tertinggal, dalam kurun waktu dua tahun dari 2015-2017, lebih dari 13 ribu desa terlepas dari status desa tertinggal. Sementara itu pendapatan per kapita masyarakat desa terus meningkat dari hanya Rp659.414 pada 2015 menjadi Rp804.022 pada 2018.
Menurut catatan "Lima Tahun Maju Bersama" yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara, pembangunan desa juga berdampak pada pengurangan angka kemiskinan dari 14,21 persen pada 2018 menjadi 13,20 persen pada 2018. Selain itu, dana desa berdampak menurunkan angka stunting dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 30,8 persen pada 2018," katanya.
Khusus untuk tahun 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah merealisasikan Rp42,2 triliun dana desa hingga Agustus 2019, atau sebesar 60,3 persen dari total Rp70 triliun.
Untuk tahun 2020 pemerintah berencana menaikkan dana desa menjadi Rp72 triliun atau lebih besar Rp2 triliun dibandingkan pada 2019. Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka diperkirakan setiap desa mendapatkan Rp960,6 juta atau naik dari 2019 mencapai Rp933,9 juta.
Baca juga: 69 kampung di Biak Numfor Papua belum cairkan dana desa
Baca juga: Semua desa di Kudus diminta segera cairkan dana desa sebelum Pilkades
Baca juga: Mendes: dana desa tahun 2020 difokuskan untuk pengembangan wisata
Desa Wisata
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi Eko Putri Sandjojo mengatakan tantangan desa ke depan adalah pemberdayaan manusia dan ekonomi.
Pada awal dana desa diadakan, tantangan pemerintah fokus pada pengelolaan dan desa, setelah pengelolaannya berhasil dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur desa sebagai penopang aktivitas perekonomian desa. Ketika infrastrukturnya sudah terbentuk, arah pembangunan desa ke depan adalah pemberdayaan manusia dan ekonomi.
Dia mengatakan dana desa nantinya tidak lagi difokuskan untuk membangun infrastruktur, diharapkan desa-desa di Indonesia dapat mengelola dana desa menjadi modal untuk pendapatan desanya. Misalnya saja desa dapat menggunakan dana desa tersebut untuk membentuk desa-desa wisata. Desa Wisata pun digadang-gadang menjadi program prioritas untuk membangun desa pada 2020.
Desa wisata dinilai penting karena mampu meningkatkan ekonomi pedesaan secara pesat. Desa wisata juga dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat mengantisipasi pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian akibat modernisasi.
"Desa-desa sudah waktunya untuk menggunakan dana desa agar mandiri secara finansial. Karena jika dana desa hanya digunakan untuk infrastruktur saja maka tidak akan ada habisnya," kata Eko.
Eko mengatakan saat ini sudah banyak desa yang sukses mengelola dana desanya, sehingga pendapatan desa sudah lebih besar dibandingkan dengan nilai dana desa yang diberikan oleh pemerintah.
Desa-desa tersebut mengembangkan dana desa pada beberapa sektor, namun yang paling utama adalah mengembangkan potensi pariwisata di desa.
Salah satu contoh desa yang berhasil memanfaatkan dana desa untuk membangun pariwisata adalah Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah.
Desa tersebut membuat kolam wisata Umbul Ponggok di mana para wisatawan dapat berfoto di bawah air sambil berpose dengan benda-benda yang dapat dijumpai sehari-hari di daratan. Seperti sepeda motor. Kini desa tersebut telah menghasilkan pendapatan sebesar Rp14 miliar per tahun.
Eko berpendapat dalam membangun desa wisata sebenarnya tidaklah sulit, yang utama adalah desa perlu membangun citra desa wisata, membuat acara-acara dan kompetisi agar wisatawan datang ke tempat tersebut.
Untuk membantu pemberdayaan masyarakat di desa wisata dapat menggunakan program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan.
Program tersebut dapat memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat desa sehingga mereka dapat membuka usaha. Lewat program tersebut, masyarakat dapat mengembangkan usaha mulai kuliner hingga cinderamata yang dapat dijual di kawasan wisata desa sebagai produk khas mereka.
Pembiayaan Ultra Mikro merupakan program tahap lanjut dari program bantuan sosial yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah. Program ini dikhususkan bagi usaha mikro yang belum dapat difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).*
Baca juga: Warga Nias percantik desa dukung Sail Nias 2019
Baca juga: Mendes: Program pembiayaan mikro bantu pemberdayaan desa wisata
Baca juga: Desa di Sumba Barat gunakan Dana Desa untuk kelola wisata kampung adat
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
