"Saya kira boleh dibilang kita semua sepakat bahwa kekuatan 'check and balances' di parlemen juga diperlukan," katanya, di Gedung MPR-DPR-DPD RI, Jakarta, Sabtu, menanggapi wacana masuknya oposisi ke kabinet.
Meskipun sedikit, ia mengatakan jangan sampai juga partai-partai politik yang ada di luar pemerintahan atau oposisi terlalu sedikit.
Arsul tidak bisa menyebutkan jumlah ideal parpol yang ada di kubu oposisi, tetapi menegaskan keberadaan oposisi merupakan kebutuhan.
"Bukan soal boleh enggak boleh, tetapi harus diakui ada kebutuhannya. Harus diakui juga bahwa 'check and balances' lebih banyak itu juga diperlukan," katanya.
Baca juga: Pandangan Akbar Tanjung melihat manuver oposisi ke dalam kabinet
Baca juga: Jokowi: Silahkan oposisi asal jangan menimbulkan dendam dan kebencian
Baca juga: Pengamat sepakat hidupkan oposisi untuk demokrasi berkualitas
Ditanya sikap PPP terhadap masuknya parpol di luar koalisi ke dalam kabinet, Wakil Ketua MPR itu menyerahkannya kepada Presiden yang memiliki hak prerogatif.
"Ini bukan urusan 'welcome' atau tidak 'welcome'. Itu hak prerogratif Presiden. Kita serahin aja lah sama Presiden," katanya.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
