Daftar Nawacita mulai terbentuk pada awal 2015 dan tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
RPJMN itu juga yang menjadi pondasi kebijakan arah pembangunan pemerintah periode 2014-2019.
Tiga ciri utama dalam pembangunan itu yakni negara hadir, pembangunan dari kawasan pinggiran daerah, serta revolusi mental.
Indonesia dengan luas sebesar 1,91 juta kilometer yang terbentang dari Sabang di Aceh hingga Merauke di Papua, dan dari Miangas di Sulawesi Utara hingga Pulau Rote di NTT memerlukan pembangunan secara merata yang konkret dapat dilaksanakan. Hal itu kerap diucapkan Jokowi dalam beberapa kesempatan yang mengatakan ingin membangun Indonesia tidak hanya di Pulau Jawa saja atau "jawasentris", melainkan "Indonesiasentris", merata di seluruh wilayah.
Dalam Nawacita, program pembangunan Indonesia dari pinggiran yakni memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan melalui desentralisasi asimetris, pemerataan pembangunan antar wilayah dengan fokus di desa, kawasan Indonesia timur serta kawasan perbatasan, penataan daerah otonomi untuk kesejahteraan rakyat dan implementasi UU Desa.
Kendati masih banyak terdapat tugas yang masih harus diselesaikan, namun dalam lima tahun, setidaknya Jokowi-JK telah membuktikan program mereka membangun daerah. Angka-angka capaian dalam tulisan ini menggambarkan hal itu.
Jokowi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta juga terkenal gemar "blusukan" atau mendatangi kampung-kampung di suatu daerah.
Hal itu diakuinya dilakukan untuk melihat langsung masalah dan memutuskannya dalam rapat di lapangan. Ia tidak ingin hanya mendapatkan laporan dari menteri-menterinya mengenai upaya pembangunan, namun langsung mengeceknya ke lapangan jika ada masalah.
Jika saat menjadi gubernur maupun walikota blusukan kerap jalan kaki, namun ketika naik menjadi presiden, blusukan dia lakukan dengan menumpang pesawat.
Namun inti kegiatan yang dilakukan tetap sama, yakni mendengarkan permasalahan dan mencari solusinya bersama tokoh masyarakat dan pemerintahan.
"Ilmu mendengar itu sangat penting. Dengan banyak mendengar maka kita akan tahu masalah nyata yang terjadi dalam masyarakat. Di situ kita bisa ambil kebijakan yang tepat," kata Jokowi dalam pidatonya ketika berkunjung di Ajou University Suwon, Korea Selatan pada Rabu (17/5/2016).
Sebagai daerah paling timur Indonesia dan jauh tertinggal, Papua memiliki posisi khusus dalam pembangunan oleh pemerintah. Pembangunan jalan Trans Papua terus dilakukan Kementerian PUPR guna memperbaiki keterhubungan, membuka daerah terpencil dan mengurangi tingkat harga-harga sejumlah barang kebutuhan, terutama di wilayah pegunungan.
Data Kementerian PUPR mencatat telah terbangun ruas jalan Jayapura-Wamena sepanjang 575 km yang sudah tembus seluruhnya. Dari total tersebut, sepanjang 345 km jalan dilapisi aspal, sementara 230 km sisanya masih berupa jalan tanah dan kerikil.
Kementerian PUPR akan secara bertahap meningkatkan kualitas jalan yang menyambungkan ke delapan kabupaten di wilayah pengunungan Papua, yakni Yalimo, Jayawijaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak (Sinak-Ilaga), Lanny Jaya, Memberamo Tengah dan Nduga.
Saat membuka hutan untuk pembangunan badan jalan, kementerian PUPR bekerja sama dengan Korps Zeni TNI AD dan selanjutnya konstruksi dilakukan Kementerian PUPR.
Dengan ketersambungan jalan darat, maka dapat memangkas biaya logistik yang biasanya menggunakan jalur udara Rp13.000 per kilogram, menjadi Rp7.000 per kilogram melalui jalan raya. Kendati kondisi alam, cuaca dan medan yang cukup menantang, namun pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersambungan jalan di pedalaman Papua.
"Kita harapkan dengan selesainya jalan-jalan Trans Papua ini mobilitas barang, mobilitas orang, pengiriman logistik bisa lebih cepat lagi dan akhirnya menurunkan biaya-biaya logistik transportasi. Saya kira arahnya kesana," kata Jokowi saat kunjungan kerja pada 16 November 2018.
Pemerintah juga fokus dalam menyesuaikan harga BBM di Papua melalui program BBM Satu Harga. Menurut data Kementerian ESDM sebanyak 170 titik penyaluran BBM Satu Harga telah dicapai pemerintah.
Dalam mengimplementasikan pembangunan di daerah, selain infrastruktur, pemerintah melakukan percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua.
Dalam laporan lima tahunan yang dinyatakan Kantor Staf Kepresidenan, penurunan angka stunting atau anak dengan kekerdilan di Provinsi Papua tercatat dari 40,1 persen pada 2013 menjadi 32,9 persen pada 2018. Sementara di Provinsi Papua Barat menurun dari 44,6 persen pada 2013 menjadi 27,8 persen pada 2018.
Dukungan pemerintah kepada produk-produk setempat Papua dinilai meningkatkan perekonomian rakyat serta menurunkan angka kemiskinan. Persentase tingkat kemiskinan masyarakat Provinsi Papua pada 2014 tercatat 30,05 persen dan menurun jadi 27,43 persen hingga September 2018. Sementara di Papua Barat, penurunan tingkat kemiskinan pada 2018 tercatat 22,66 persen dimana pada 2014 yakni sebesar 27,13 persen.
Tak hanya itu, kecintaan Jokowi terhadap rakyat Papua pun disimbolkan dengan rencana membangun istana kenegaraan di Papua sebagai permintaan tokoh-tokoh Papua dalam pertemuan dengan Presiden pada September lalu.
Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan dana desa untuk membangun kemandirian desa di sejumlah wilayah Indonesia dengan pembangunan dari desa.
Transfer dana desa dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa terus ditingkatkan dimana pada 2019, jumlahnya mencapai Rp257 triliun.
Data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat kemiskinan desa menurun jadi 13,10 persen pada 2018 dari sebelumnya pada 2014 tercatat 14,09 persen.
Dana desa dimanfaatkan untuk menghasilkan infrastruktur desa, menggerakkan Badan Usaha Milik Desa, meningkatkan pelayanan kesehatan serta menggerakkan perekonomian dan kesejahteraan desa.
Dari dana tersebut telah terbangun 191.600 km jalan desa, 1,1 juta meter jembatan, 8.983 unit pasar desa, 37.830 unit BUMD, 192.569 turab/penahan tanah, 240.587 unit MCK, 959.569 unit air bersih, 9.692 unit poliklinik desa, 5.371 unit tambatan perahu, 4.175 embung air, 58.931 unit irigasi air, 19.526 unit sarana olahraga, 29.557.922 unit drainase, 50.854 unit fasilitas PAUD, 24.820 unit Posyandu, dan 45.169 unit sumur air.
Untuk meningkatkan konektivitas daerah 3T atau "tertinggal, terpencil, dan terluar", pemerintah juga memberikan fasilitas Tol Laut yang pelayanannya terus ditingkatkan.
Semangat tol laut itu adalah menurunkan disparitas harga dan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Kendati masih ada hambatan dalam pelaksanaannya yakni dalam hal muatan balik, namun menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat ini Tol Laut mampu menekan disparitas harga sebesar 15-20 persen.
Bahkan pemerintah mendorong program Tol Laut bukan hanya antar pelabuhan namun bahkan hingga langsung sampai kepada konsumen.
Berbeda dengan Tol Laut, pemerintah juga membangun "Tol Langit" melalui program Palapa Ring untuk menyambungkan komunikasi di seluruh Indonesia melalui jaringan serat optik.
Menurut keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Palapa Ring adalah infrastruktur telekomunikasi jaringan serat optik di wilayah Indonesia.
Pembangunan Palapa Ring untuk paket bagian barat memiliki panjang jaringan 2.275 km yang menjangkau Riau, Kepulauan Riau hingga Kepulauan Natuna, lalu panjang jaringan paket bagian tengah yakni 2.995 km menjangkau Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara hingga Kepulauan Sangihe-Talaud. Kemudian panjang paket bagian timur yakni 6.878 km menyambungkan Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
"Kalau nanti ini sudah bisa kita koneksikan, 'market place (pasar) dari daerah disambungkan ke market place nasional, masuk lagi ke market place global. Saya kira keinginan kita itu, dan juga untuk memperkuat industri kita, bisa berkompetisi, agar bisa kompetitif," kata Jokowi dalam sambutannya saat acara peresmian operasi Palapa Ring di Istana Negara, Jakarta pada Senin (14/10/2019).
Untuk memperluas koneksi digital melalui internet, Jokowi juga menargetkan mendirikan 4.000 menara Base Transceiver Station (BTS) pada 2020 sehingga dapat mengatasi kawasan tanpa sinyal telekomunikasi.
Pemerintah pun terus membangun citra Indonesia di hadapan negara-negara sahabat dengan perbaikan pos-pos perbatasan.
ANTARA/Bayu Prasetyo
Menurut data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sejak 2015 pemerintah telah membangun tujuh PLBN yakni PLBN Aruk, PLBN Entikong, dan PLBN Nanga Badau di Provinsi Kalimantan Barat, lalu PLBN Motam Masin, PLBN Wini dan PLBN Mota Ain di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta PLBN Skouw di Papua.
Kemudian untuk 2019, di Provinsi NTT akan dibangun dua PLBN yakni PLBN Oepoli di Kabupaten Kupang dan PLBN Napan di Kabupaten TTU, NTT.
Kendati beberapa program pembangunan infrastruktur kawasan 3T telah dilaksanakan bersama program-program ekonomi untuk mendorong pergerakan masyarakat dan peningkatan ekonomi, masih banyak tugas dan pekerjaan rumah menanti pemerintahan Jokowi bersama Wakil Presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin, ke depan.
"Pertama, pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun. Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," kata Jokowi dalam pidato Visi Indonesia pada 14 Juli 2019.
"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata. Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," kata dia.
Semua hal itu ditujukan oleh pemerintah untuk mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni menciptakan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Pewarta: Bayu Prasetyo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
