Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin perlu mendalami seluruh perjanjian dan kesepakatan internasional yang sedang dijalankan oleh seluruh kementerian dan lembaga demi menjamin sinergi dalam kebijakan luar negeri Indonesia, kata pengamat hubungan internasional dari Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah."Pemerintah perlu mengembangkan diplomasi total Republik Indonesia dengan melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat nasional, serta dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, serta kalangan profesional, dan masyarakat umum, demi terbangunnya c
"Pemerintah perlu mengembangkan diplomasi total Republik Indonesia dengan melibatkan kementerian dan lembaga di tingkat nasional, serta dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga riset, serta kalangan profesional, dan masyarakat umum, demi terbangunnya citra Indonesia yang berkepribadian unggul, berdaya saing tinggi, berbudaya luhur, dan taat hukum," ujar Teuku Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.
Menurut Rezasyah, Jokowi-Ma'ruf harus mendorong upaya pencapaian seluruh tujuan Piagam ASEAN dengan menempatkan Indonesia sebagai pelaku utama yang bertanggung jawab atas pemeliharaan kepemimpinan ASEAN dalam berbagai kerja sama regional dengan kawasan Asia-Pasifik, kawasan Asia-Eropa, serta kawasan Asia-Afrika-Amerika Latin.
"Indonesia juga harus mendukung terwujudnya perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea, sesuai kerangka Zone of Peace Freedom and Neutrality (Zopfan), yang seluruh prosesnya mengikuti mekanisme yang dibenarkan oleh hukum internasional," ujar dia.
Selanjutnya, kata Rezasyah, pemerintah RI juga harus mengoptimalkan kerja sama Indonesia dalam kerangka ASEAN, Gerakan Non-Blok (GNB), Organisasi Kerja sama Islam (OKI), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Asia–Europe Meeting (ASEM), guna menyikapi dampak perang dagang, yang berpotensi mengganggu tata ekonomi dunia.
Baca juga: 14 perjanjian perdagangan internasional didorong rampung pada 2019
Baca juga: Indef: Perjanjian internasional tingkatkan neraca perdagangan
Baca juga: Pemerintah siap ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional
"Indonesia juga harus berperan aktif dalam berbagai misi perdamaian sesuai mekanisme PBB, demi terwujudnya perdamaian yang abadi di berbagai wilayah konflik dan wilayah yang berpotensi konflik," ucap Rezasyah.
Selain itu, menurut dia, Jokowi-Ma'ruf juga harus menyegerakan kesepakatan bilateral, regional, dan internasional untuk memberikan kewenangan Indonesia dalam mengoperasikan Flight Information Region (FIR) secara benar, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
"Indonesia pun perlu bekerjasama dengan seluruh anggota PBB guna mewujudkan reformasi Dewan Keamanan PBB, sehingga mampu bekerja secara lebih baik, adil, dan demokratis," katanya.
Sebelumnya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 setelah diambil sumpahnya di Gedung MPR/DPR pada Minggu.
"Demi Allah saya bersumpah, akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-nya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ujar Joko Widodo membacakan sumpah jabatan disaksikan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
Setelah Ma'ruf Amin membacakan sumpahnya dan keduanya menandatangani berita acara pelantikan yang juga ditandatangani seluruh pimpinan MPR, maka Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.
Baca juga: Pelantikan presiden, Jokowi sebut lima prioritas yang akan dikerjakan
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2019
