• Beranda
  • Berita
  • Pengamat ingatkan Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya

Pengamat ingatkan Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya

20 Oktober 2019 20:39 WIB
Pengamat ingatkan Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanyenya
Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, Luhur A Priyanti (kiri), Arqam Azikin (dua kiri), anggota DPRD Sulsel dari PDIP, Andi Putra Batara (dua kanan) dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel, Arsoni (kanan) saat nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin dirangkaian diskusi milenial di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (20/10/2019). ANTARA/Darwin Fatir/am.

"Kalau menyimak pada janji kampanye, Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen. Tentu ini sesuatu yang sulit diraih, mengingat situasi pelambatan ekonomi global seperti sekarang ini," ujarnya pula.

Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Luhur A Prianto mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin usai dilantik agar merealisasikan visi misi serta janji-janji kampanyenya kepada rakyat Indonesia.

"Saya kira ini starting yang bagus. Tapi akan lebih baik kita mencoba mengingatkan kembali akan janji dan visi misi Pak Jokowi usai dilantik," ujarnya dalam diskusi milenial dirangkaikan nonton bareng pelantikan presiden dan wakil presiden, di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Ia mengatakan, bila disaksikan proses pelantikan tadi, ada suasana yang berbeda dari pelantikan 2014 lalu, Waktu itu masih demonstrasi. Namun kali ini beda, ada strategi pengamanan berlapis, dan begitu teduh dan cuaca juga mendukung, tidak seperti pada pelantikan sebelumnya.

Meski demikian, lanjut Luhur, bila melihat visi misi Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tentu akan banyak tantangan ke depan seperti bagaimana meningkatkan kualitas manusia Indonesia atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Baca juga: Presiden Jokowi harus tempatkan orang profesional sebagai menteri

Selanjutnya, pada persoalan struktur pertumbuhan ekonomi, produktif, mandiri dan berdaya saing yang juga menjadi tantangan ke depan.

"Kalau menyimak pada janji kampanye, Jokowi ingin pertumbuhan ekonomi di atas tujuh persen. Tentu ini sesuatu yang sulit diraih, mengingat situasi pelambatan ekonomi global seperti sekarang ini," ujarnya pula.

Kendati demikian, tidak apa-apa target itu sah-sah saja, katanya lagi, asalkan dengan kerja sama pola-pola dan sinergi yang ada seluruh potensi bangsa, itu bisa saja terjadi, sebab tidak ada yang tidak mungkin bisa terjadi pada pembangunan ke depan.

Kemudian visi misi 'Pembangunan Merata Berkeadilan'. Memang banyak mempersoalkan, sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi tinggi sampai 7-8 persen bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi global.
Baca juga: Indef berharap postur kabinet cerminkan komitmen perjuangan

Cuma ada persoalan di tingkat pemerataan dan pada tingkat kesejahteraan. Gini rasio masih sangat rendah, sehingga itu menjadi gejala ketimpangan sebenarnya yang menjadi tantangan dihadapi pemerintah saat ini.

"Bagaimana kue pembangunan bisa dinikmati selama ini sudah sangat maju itu bisa dibagi secara berkeadilan asalkan tidak ada lagi ketimpangan dengan disparitas wilayah yang begitu kental," ujar dia.

Pada sisi lain tentang mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu-isu lingkungan hidup, menurut dia, harus menjadi mainstream dalam seluruh agenda pembangunan nasional. Jangan ketika ada masalah lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) baru mengingatnya.

"Sebenarnya ini kan masalah tiap tahun dan sejak pemerintahan sebelumnya. Bukan berarti kesalahan dilimpahkan pada pemerintah sebelumnya, tetapi faktanya ini gejala turunan, dan memang perlu formula untuk menyelesaikan masalah itu, sebab ini terjadi dari waktu ke waktu," ujar Luhur.
Baca juga: Jokowi sebut pelantikan presiden sederhana menyesuaikan situasi

Visi misi lainnya, yakni 'Kemajuan Budaya Menjadi Kepribadian Bangsa' juga menjadi perhatian, diperlukan formulasi dan perumusan bagaimana sebenarnya yang dimaksud budaya nasional di tengah gencarnya paham gejala radikalisasi.

"Apakah budaya nasional kita bisa eksis menghadapi serbuan kebudayaan global dari timur, barat, dan selatan. Kita mau merumuskan dan mendefinisikan dengan baik bagaimana itu disebut kebudayaan nasional kita," ujar dia pula.

Pengamat politik lainnya Arqam Azikin berpendapat soal kabinet, sudah saatnya kaum muda milenial berperan dalam pembangunan. Hal itu sejalan pernyataan Presiden Jokowi sudah saatnya mereka harus diberi ruang.

"Jadi tidak salah kalau Taruna Merah Putih mengusulkan Maruar Sirait masuk dalam kabinet, sebagai sosok kaum milenial," ujar Arqam.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel menggelar nobar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Claro Hotel, Makassar.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yakni dua praktisi politik dari Universitas Muhammadiya (Unismuh) Makassar Arqam Azikin dan Luhur A Priyanto bersama anggota DPRD Sulsel termuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andi Putra Batara yang dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel, Arsoni.

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019