Suharso dapat tugas membuat peta jalan ekonomi

Presiden meminta saya untuk menyiapkan 'road map' bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024.

"Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu," kata Suharso seusai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Suharso menjadi Plt Ketum PPP setelah Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy tersandung perkara korupsi di KPK. Suharso diketahui juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 2015 hingga saat ini.

Jokowi dan Suharso Monoarfa bahas jebakan pendapatan menengah

Baca juga: Bamsoet: Jokowi ingin ciptakan stabilitas pemerintahan tunjuk Prabowo

"Selebihnya membicarakan tentang ekonomi secara umum keadaan ekonomi global dan tentang ketenagakerjaan, industri, dan tentang riset teknologi, inovasi dan lainya," tambah Suharso.

Pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi juga menyinggung mengenai middle income trap.

"Jadi bagaimana Indonesia bisa lepas dari tingkat pendapatan menengah yang rendah ini, ada satu istilah yang umum dipakai yang disebut middle income trap untuk mengategorikan negara-negara itu di mana dan juga mengukur sebuah negara A terhadap negara B, sesungguhnya kita sudah masuk ke middle income trap," ujar Suharso menjelaskan.

Meski sudah panjang berbicara dengan Presiden, Suharso tidak menjelaskan mengenai posisi persisnya di kabinet.

Baca juga: Siti: Ke depan konsep penanganan karhutla melalui pencegahan

"Besok akan jelaskan Presiden tapi di perekonomian, tadi Presiden juga membahas ingin dibentuk segera badan optorita ibu kota baru pada akhir tahun ini," tambah Suharso.

Dengan dipanggilnya Suharso, sudah ada tiga pimpinan parpol yang masuk ke kabinet yaitu Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Suharso sendiri.

"Kata Presiden tidak apa-apa," jawab Suharso ketika ditanya wartawan soal tetap merangkap sebagai ketum PPP.

Hingga saat ini sudah ada tujuh orang yang dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan yaitu mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendatangi istana kepresidenan, mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, mantan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, anggota Komisi VI DPR dari fraksi PDI-Perjuangan Juliari Batubara, mantan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada Senin (21/10), Presiden Jokowi sudah memanggil 11 orang ke istana kepresidenan. Mereka adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim, Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama, pendiri Mahaka Group Erick Thohir, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Baca juga: Sri Mulyani merasa terhormat kembali menjadi menteri keuangan

Selanjutnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo, Komisaris PT Adhi Karya Fajrul Rachman, dan staf khusus Mensesneg Nico Harjanto.

Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinet lengkapnya pada Rabu (23/10) pagi dan dilanjutkan dengan pelantikan pada hari yang sama.

Presiden Jokowi dalam media sosial resminya, susunan kabinet pemerintahan periode mendatang sudah rampung. Mereka terserak di semua bidang pekerjaan dan profesi: akademisi, birokrasi, politisi, santri, TNI dan polisi.

Presiden mengatakan para menteri terpilih adalah sosok yang inovatif, produktif, pekerja keras, serta tidak terjebak rutinitas yang monoton.

Tugas mereka adalah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan tapi memastikan masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

Baca juga: Juliari Batubara akan tempati pos Kemensos