Pengamat perikanan Abdul Halim mengapresiasi pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyatakan bakal fokus dalam memperbaiki dialog dan hubungan kerja sama dengan kelompok nelayan.Sepanjang 2014-2019, kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan menimbulkan polemik di lapangan, di antaranya terkait larangan cantrang, penangkapan lobster berukuran kecil, pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang dianggap memak
"Sepanjang 2014-2019, kebijakan yang diambil Menteri Kelautan dan Perikanan menimbulkan polemik di lapangan, di antaranya terkait larangan cantrang, penangkapan lobster berukuran kecil, pengurusan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang dianggap memakan waktu berbulan-bulan," kata Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Abdul Halim, semua kebijakan tersebut pada prinsipnya berorientasi pada upaya perbaikan tata kelola perikanan nasional.
Namun, lanjut Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, sangat disayangkan bahwa hal itu tidak terkomunikasikan dengan baik.
"Selain karena proses pengambilan keputusannya terkesan sporadis, juga pintu dialog yang tidak berjalan dengan baik. Pada konteks itulah, Menteri Edhy Prabowo diminta untuk memperbaikinya," katanya.
Baca juga: Gantikan Susi, Edhy Prabowo sebut akan bela nelayan
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan bahwa visi-misi yang dijalankannya sepenuhnya berasal dari Presiden Joko Widodo sehingga setiap menteri sebenarnya tidak memiliki visi-misi pribadi, tetapi menjalankan arahan Kepala Negara.
"Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Presiden dan Wakil Presiden," kata Edhy Prabowo di Jakarta, Rabu (23/10).
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, setiap menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju tinggal menjalankan dan meneruskan visi misi itu.
Edhy juga mengungkapkan bahwa Presiden utamanya membahas dua hal dengan dirinya, yaitu pertama adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan para nelayan.
Hal kedua adalah Presiden ingin bidang budi daya perikanan benar-benar diperkuat.
Sebelumnya, KKP telah menggencarkan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan antara lain dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan di berbagai daerah serta memusnahkan alat tangkap yang tidak sesuai regulasi yang berlaku.
Baca juga: HNSI Cilacap harapkan Edhy Prabowo bisa beradaptasi dengan nelayan
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
