Anggota DPR optimistis Kabinet Indonesia Maju perbaiki kondisi ekonomi

25 Oktober 2019 11:55 WIB

Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna perdana yang dihadiri para menteri dan pejabat setingkat menteri tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (24/10/2019). ANTARA/Bayu Prasetyo

Saya yakin para menteri bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang lebih baik

Anggota DPR RI Said Abdullah optimistis Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, yang dibentuk Presiden Joko Widodo dapat memperbaiki kondisi ekonomi nasional ke depannya.

"Saya yakin para menteri bisa memperbaiki kondisi ekonomi yang lebih baik bahkan bisa tumbuh di atas 5 persen," kata Said Abdullah dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Namun, menurut Said, Tim Ekonomi Kabinet Jokowi-Ma'ruf perlu kerja keras karena tantangan yang ada, tidak hanya internal tetapi juga eksternal.

Baca juga: Rupiah menguat seiring respons positif terhadap kabinet baru

Politisi PDIP itu mengapresiasi komposisi tim ekonomi yang merupakan kombinasi antara kalangan profesional dan politisi.

Dengan adanya gabungan tersebut, lanjutnya, maka diharapkan bakal muncul terobosan dan gagasan baru dalam bidang ekonomi.

Sehingga ke depannya, berbagai inovasi itu juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan visi ekonomi yang dimiliki Kepala Negara.

Ia memaparkan, sejumlah persoalan yang dihadapi antara lain adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi, rasio pajak yang masih rendah, dan ancaman defisit neraca perdagangan.

Selain itu, ujar dia, terdapat pula permasalahan dengan nilai tukar rupiah yang dinilai masih rentan serta perkembangan perang dagang antara AS dan China.

Baca juga: Kabinet Indonesia Maju sidang paripurna perdana dengan Presiden

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers berharap ada baiknya publik melihat terlebih dahulu kinerja kabinet baru sebelum memberikan penilaian.

Sedangkan, peneliti CIPS Pingkan Audrine mengatakan wajar jika publik langsung memberikan penilaian terhadap pilihan menteri-menteri Jokowi, terutama yang berasal dari kalangan politisi.

"Namun, perlu yang diperhatikan itu, apakah hal seperti itu akan mendorong transaksional seperti yang dikhawatirkan masyarakat. Karena takutnya kepentingan pribadi atau kelompok didahulukan ketimbang kepentingan nasional," katanya.

Baca juga: Sri Mulyani ingatkan ancaman global, kabinet harus kerja "tancap gas"