PAN: Penunjukan wakil menteri timbulkan tanda tanya

25 Oktober 2019 15:42 WIB

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay (www.dpr.go.id) (www.dpr.go.id/)

Saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional MPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan penunjukan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju menimbulkan tanda tanya di tengah keputusan Presiden memangkas eselonisasi.

"Saya melihat bahwa pelantikan wakil menteri yang dilakukan hari ini masih menimbulkan tanda tanya. Karena Presiden mengatakan akan melakukan terobosan reformasi birokrasi memangkas eselon tiga dan empat," kata Saleh di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Penunjukan Zainut jawab "kegalauan"
Baca juga: Pengamat nilai Jokowi akomodir pendukung lewat pos wakil menteri

Dia mengatakan pemangkasan eselonisasi menjadi hanya dua level, merupakan langkah progresif dan patut dicoba. Namun penunjukan wakil menteri menurutnya menimbulkan pertanyaan apakah langkah tersebut menjadi kontradiktif dari gagasan pemangkasan eselonisasi.

Selain itu, kata dia, hampir di semua kementerian memiliki dirjen dan deputi yang menangani masalah-masalah spesifik.

Dia menilai dirjen sejatinya bekerja membantu seorang menteri di dalam kementerian.

"Sekarang ditaruh lagi wakil menteri yang tugasnya juga kelihatannya untuk membantu melancarkan tugas menteri. Nah nanti bagaimana ini job description-nya. Apakah wamen nanti hanya dipakai untuk tugas-tugas seremonial saja atau juga mengeksekusi program," kata Saleh.

Pertanyaan lain, kata dia, menyoal anggaran dalam APBN 2020 yang sepengetahuannya tidak terdapat nomenklatur anggaran untuk wakil menteri.

"Jadi tidak ada anggarannya yang dibahas. Persoalannya nanti anggaran ini dari mana. Nanti terjadi lagi pembahasan anggaran yang katakanlah untuk menyesuaikan kepentingan organisasi di masing-masing kementerian," kata dia.

Saleh menekankan pada dasarnya parlemen mendukung segala hal baik yang dilakukan pemerintah. Namun jika ada hal yang bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka harus berani disampaikan.

"Jika misalnya bertentangan dengan hajat hidup orang banyak maka kita harus berani sampaikan. Karena itu adalah bagian dari tugas mulia kepada pemerintah agar menjadi kuat. Jangan sampai pemerintah lari dari tugas yang mestinya dia lakukan," jelas dia.