OJK sebut inklusi keuangan di Sumut sudah 75 persen lebih

26 Oktober 2019 21:49 WIB

Kepala OJK KR 5 Yusuf Ansori (tiga dari kanan) berfoto bersama dengan Wakil Gubernur Sumut dan eksekutif lembaga keuangan di Sumut pada acara Pasar Keuangan Rakyat diMedan, Sabtu. (Antara Sumut/Evalisa Siregar)

Persentase literasi dan inklusi keuangan Sumut itu sudah di atas target yang diminta pemerintah sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan mencatat inklusi dan literasi keuangan di Sumatera Utara hingga pertengahan Oktober 2019 sudah di atas target yang ditetapkan pemerintah.

Kepala Otorita Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional 5 Sumatera bagian utara (Sumbagut) Yusup Ansori di Medan, Sabtu, mengatakan saat ini, realisasi inklusi keuangan di Sumut sudah mencapai 75 persen lebih, dari target 75 persen.

Sementara literasi keuangan juga sudah lebih dari 35 persen, dari target 35 persen.

Baca juga: BI: Inklusi keuangan tingkatkan daya tahan hadapi krisis

"Persentase literasi dan inklusi keuangan Sumut itu sudah di atas target yang diminta pemerintah sesuai Peraturan Presiden (PP) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Keuangan," katanya.

Meski sudah capai target, namun OJK terus berupaya meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di tengah masyarakat Sumbagut khususnya Sumut.

Baca juga: OJK: Penguatan inklusi keuangan tingkatkan kesejahteraan masyarakat

Salah satunya dilakukan dengan menggelar acara Pasar Keuangan Rakyat yang mengenalkan lembaga keuangan.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat menyebutkan peningkatan inklusi keuangan sejalan dengan program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

Wagub Sumut, Musa Rajekshah mengapresiasi Pasar Keuangan Rakyat itu dengan harapan masyarakat terbebas dari jeratan rentenir.

Baca juga: OJK Kediri gelar pekan inklusi keuangan dan pameran UMKM

"Masih banyak masyarakat yang terjerat rentenir dan berakibat pada kesulitan sehingga inklusi dan literasi keuangan harus terus ditingkatkan," katanya.

Inklusi keuangan merupakan hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya.

Sementara literasi keuangan merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, ketrampilan agar dapat membuat keputusan efektif dalam konteks finansial baik individu maupun sosial dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat.

Baca juga: OJK klaim target inklusi keuangan 75 persen sudah tercapai