Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan Indonesia sebetulnya tidak perlu lagi melakukan studi banding ke pusat perikanan yang terdapat di negara lainnya karena banyak keunggulan sudah ada di Tanah Air.teknologi yang dimiliki Indonesia pun dinilai tak kalah canggih
"Saya yakin di sini semua mengerti bagaimana memproduksi produk perikanan dengan baik," kata Edhy Prabowo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa.
Menurut Edhy Prabowo, Indonesia memiliki banyak unit pengolahan ikan (UPI) yang tak kalah bagus dari yang dimiliki oleh negara lain seperti China, Korea Selatan, maupun Vietnam.
Baca juga: Menteri Edhy minta pengusaha perikanan taat pajak
Selain itu, ujar dia, teknologi yang dimiliki Indonesia pun dinilai tak kalah canggih pula.
Begitu pula dengan kemampuan sumber daya manusia (SDM), lanjutnya yang dinilai tak kalah mumpuni.
"Saya yakin, teknologi yang kita butuhkan bukan teknologi yang luar biasa dan yang rakyat kita butuhkan bukan dana yang luar biasa karena potensinya sudah ada di Tanah Air kita. Tinggal bagaimana kita menyelamatkan potensi ini menjadi keuntungan yang bermanfaat bagi semua masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Menteri Edhy tekankan sinergi berantas penangkapan ikan ilegal
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meyakini bahwa kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru, Edhy Prabowo akan bisa memajukan industri perikanan karena sosok Edhy dinilai cukup mumpuni dan memberikan harapan baru.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto mengemukakan bahwa selain pernah menjadi anggota DPR, Edhy Prabowo juga malang melintang di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan banyak berkecimpung di dunia perikanan.
Wakil Ketua Kadin juga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengajukan pertemuan untuk berdiskusi dan mensinergikan program pemerintah dengan program Kadin di sektor kelautan dan perikanan."Jadi dengan terpilihnya beliau, harapan untuk membenahi perikanan menjadi lebih baik," katanya.
Baca juga: HNSI harapkan Edhy Prabowo lanjutkan kebijakan Susi Pudjiastuti
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
