Pengaduan tersebut dijaring Koalisi Pejalan Kaki melalui aplikasi Android "Koalisi Pejalan Kaki" dan media sosial Instagram @koalisipejalankaki.
Koalisi Pejalan Kaki menerima hingga 200 laporan per hari terkait protes masyarakat terhadap pelanggaran hak pejalan kaki di trotoar Jakarta.
"Masyarakat hampir 100 hingga 200 pengaduan setiap hari, baik saat prapembangunan trotoar, saat dibangun dan setelah dibangun masih komplain pada kami," kata Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus, di Jakarta, Selasa sore.
Pengaduan uang dominan berkaitan dengan perampasan hak pejalan kaki di trotoar dengan adanya penghadangan kendaraan bermotor, alih fungsi trotoar, menjadi tempat usaha, hingga fisik infrastruktur yang tidak sesuai harapan.
Menurut Alfred Koalisi Pejalan Kaki masih menjadi rujukan ketika masyarakat mengeluh tentang kondisi infrastruktur pejalan kaki yang tidak ramah bagi penggunanya.
"Ada delapan kanal pengaduan masyarakat saat ini di Pemprov DKI, tapi kenapa mengadu ke kami. Ini harus kami respons," ujarnya.
Pengaduan tersebut dijaring Koalisi Pejalan Kaki melalui aplikasi Android "Koalisi Pejalan Kaki" dan media sosial Instagram @koalisipejalankaki.
Kanal pengaduan tersebut dikelola oleh sepuluh administrator dari sejumlah kalangan, di antaranya mahasiswa.
"Kita sekarang masih butuh lebih dari sepuluh orang admin lagi untuk mengompilasi seluruh laporan masyarakat," katanya.
Respons terhadap pengaduan, kata dia, dilakukan melalui direct messenger kepada otoritas terkait via media sosial.
"Respons pengaduan kita repost ulang dan CC ke pihak yang berkepentingan. Sebab kita tidak ada kerja sama dengan pemerintah," katanya.
Sejumlah keluhan jugankerap menjadi obrolan kalangan netizen di kolom komentar media sosial hingga berujung pada solusi.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2019
